Partai Politik dan Regenerasi Kepemimpinan di Indonesia*

Eksistensi partai politik di Indonesia sudah di mulai sejak negeri ini merasakan dampak dari keberadaan politik etis[1]. Saat itu, semua anak bangsa terseret jauh untuk mendefinisikan ulang kontribusinya selain melalui usaha-usaha ekstraparlementarian. Tercatat beberapa bentukan partai politik baru muncul sebagai jelmaan dari perkumpulan-perkumpulan kelompok studi mahasiswa.

Kehadiran Partai politik di era 1908 – 1945 tidak dibiarkan tanpa wadah oleh pemerintahan kolonial. Volksraad[2] misalnya, menjadi salah satu media penting yang berperan mengakselerasi perjuangan politik menuju kemerdekaan. Walaupun kemunculan Volksraad (1918) sebenarnya masih menjadi bagian dari inisiasi Gubernur Jenderal Belanda,  van Limburg Stirum. Selain Volksraad, tercatat ada beberapa bentukan serupa di antaranya pada masa pemerintahan kolonial Jepang seperti BPUPKI dan PPKI.

Kehadiran partai politik di sisi lain memberikan peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin di masa mendatang. Dalam konteks ini, kemunculan partai-partai tersebut dapat diapresiasi positif karena di masa itu, bangsa ini belum memiliki visi yang jelas. Dalam pencarian format tadi, partai politik begitu kuat pengaruhnya. Kita bisa menikmatinya melalui perdebatan para founding fathers. Soekarno, Natsir, Syahrir, Tan Malaka, Hatta dan sederet nama besar lainnya, membangun visi bersama dalam rangka untuk mengembalikan kemandirian dan martabat bangsa.

Korelasi antara partai politik dan visi kepemimpinan di Indonesia menjadi bagian tak terpisahkan hingga dekade 1980-an akhir[3]. Setelah masa itu, partai politik seperti anak kecil, Hanya mampu mengeluh untuk memperbaiki nasibnya.

Akhirnya, Seberapa signifikan korelasi partai dan visi tersebut? format seperti apa yang bisa ditawarkan melihat kondisi ini? Dan apakah partai itu the problem ataukah the solution?[4], harapannya, nanti dapat menjadi telaah komprehensip yang bisa menjelaskan berbagai fenomena-fenomena kontemporer yang ada. Pengamatan yang detail dan evaluasi menyeluruh urgen dilakukan mengingat lambatnya proses peralihan era transisi menuju konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Pembangunan Politik dan Peran Partai

Walau istilah pembangunan politik masih tetap kabur, namun pembangunan adalah upaya yang secara sadar dilakukan untuk merubah keadaan saat ini, sekalipun telah baik, menuju keadaan lain yang diyakini lebih baik lagi. Jadi, berbeda dari change, pembangunan berbicara mengenai langkah konkret yang terencana[5]

Sedangkan politik berhubungan dengan pengambilan keputusan (decision making) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik, untuk melaksanankannya tujuan-tujuan itu di tentukan melalui kebijakan publik (public policy) yang menyangkut distribusi (distribution) atau alokasi (allocation) dari sumber daya yang ada, pelaksanaannya melalui kekuasaan dan kewenangan yang dapat dipakai secara persuasif maupun koersif (paksaan). Bebagai frase tadi, setidaknya bisa merangkum berbagai definisi yang ada[6].

Konsep pembangunan politik berarti, perubahan konkrit secara terencana di masyarakat melalui proses pengambilan keputusan hingga kebijakan dengan melibatkan sumber daya baik secara persuasif maupun koersif. Sampai pada tahapan ini, partai politik seharusnya mulai proaktif. Karena Parpol menjadi ekspresi publik dalam menentukan dan menyikapi masalah ataupun sebuah perubahan. Bila Parpol hanya menunggu, otomatis publik akan menilai sepihak bahwa sikap tadi menjadi wajah utuh parpol yang bersangkutan. Konstituen yang cerdas tentunya kritis melihat realitas. Apalagi konteks saat ini, masyarakat semakin memahami komitmen Parpol dalam mengakomodasi kepentingannya.

Sebenarnya masalah tersebut berhubungan langsung dengan fungsi Parpol sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, rekruitmen, dan pengatur konflik[7]. Namun fungsi lain yakni partisipasi, pemadu kepentingan, dan kontrol politik[8] akan lebih melengkapi, karena Parpol harus dipahami secara luas oleh masyarakat. Keadaan demikian perlu diimplementasikan agar tidak ada kesenjangan antara kelompok elit dan massa.

Kehadiran tokoh-tokoh besar di masa lalu, andil dalam membangun sistem perpolitikan Indonesia sekaligus bias dari politik etis yang elitis. Ke depan Parpol tidak hanya berfungsi bagi elit atau kelompok tertentu saja. Karena di masa mendatang, Parpol justru lebih banyak ditentukan oleh konstituennya. Kondisi ini bukan isapan jempol, tetapi berdasar pada pengalaman empirik Pemilu 2004 menunjukkan klimaks partisipasi masyarakat dalam berpolitik. Angka Golput pada pemilu legislatif mencapai 23,26% dan pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama sebesar 25,7%[9]. Sementara, pada Pemilu 2009, angkanya secara keseluruhan terus meningkat hingga 28,6%[10]. Bila ini tidak segera disikapi, bukan mustahil tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai-partai politik akan menuju titik nadir, yang tentu saja tidak kondusif bagi instusionalisasi kehidupan politik sebagai pilar penunjang bangunan demokrasi.

Realitas Regenerasi Partai Politik Kontemporer

Salah satu fungsi Parpol yang selama ini terabaikan adalah rekruitmen politik. Rekruitmen politik lebih banyak menyoal tentang seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang dan sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan khususnya[11]. Definisi lain mengungkapkan bahwa rekruitmen politik lebih mengarah pada mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan juga mengusahakan menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa mendatang akan mengganti pimpinan lama[12]. Untuk definisi yang kedua inilah sebenarnya fokus pembahasan.

Bursa calon presiden-wakil, pada Pemilu 2009 yang lalu masih didominasi oleh muka-muka lama. Tampilnya wajah lama ini bukan hanya sekedar isyarat tersendatnya regenerasi pemimpin publik. Melainkan juga membuat pemilih Indonesia diberi pilihan menu ‘kakek-nenek’. Usia SBY 60 Tahun, sedangkan Boediono 67 tahun. Untuk Megawati  62 tahun dan Prabowo 59 tahun.  Pasangan terakhir, yakni Jusuf Kalla, tidak jauh berbeda, berusia 67 tahun dan Wiranto 62 tahun.  Kesenjangan yang cukup jauh bila dibandingkan dengan karir awal Soeharto umur 46 tahun (1967) dan Soekarno pada usia 44 tahun ketika menjadi presiden Indonesia pertama kali.

Pemimpin Indonesia pada awal kemerdekaan memang berusia 40-an tahun. Hatta diangkat menjadi wakil presiden di umur 43 tahun. Mohammad Natsir jadi perdana menteri pada usia 42 tahun. Sutan Syahrir malah lebih muda lagi, pada usia 36 tahun menjadi perdana menteri dan merangkap 3 jabatan menteri. Capaian ini bukan proses karbitan. Saat kita mencermati, Tan Malaka ternyata memimpin Partai Komunis di usia 24 tahun, Soekarno memimpin Partai Nasional Indonesia di usia 26 tahun dan Syahrir jadi Ketua Pendidikan Nasional Indonesia di usia 22 tahun. Bandingkan dengan pemimpin parpol saat ini yang berkisar dalam rentang usia 41 hingga 64 tahun.

Melihat kondisi ini tentu kita akan bertanya-tanya, apakah parpol memang tidak memiliki kapasistas untuk menjalankan fungsinya sebagai pencetak pemimpin-pemimpin masa depan? Atau kepentingan elit yang masih mendominasi sehingga menyebabkan terpotongnya siklus regenerasi kepemimpinan? Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya belum cukup mewakili bila melihat semakin bobroknya mental dan moral para politisi kita.

Sudah menjadi rahasia umum, publik hari ini menyaksikan penyalahgunaan kekuasaan terjadi di ranah politik. Bahkan Transparansi Internasional dalam rilis survai terbarunya mengingatkan bahwa Parpol masih menjadi salah satu terkorup di negeri ini[13]. Belum ditambah lagi, dengan sikap-sikap non populis lainnya yang sering dipertontonkan oleh wakil rakyat di media massa. Tidur saat sidang, nitip absen, jalan-jalan ke luar negeri, dan berbagai bentuk skandal lainnya.

Keadaan ini lebih banyak  disebabkan dari mundurnya bentuk pengawalan kaderisasi di sebagian besar Parpol. Alih-alih memperbaiki kualitasnya yang cenderung memakan waktu, Partai-partai lebih banyak mengandalkan kader-kader pragmatis untuk mempercepat image buliding dan perolehan suara di grass root. Aktor-aktor demikian, hanya memikirkan bagaimana kedudukan dan posisi mereka agar tetap aman dan nyaman.

Pemimpin Muda Harapan Indonesia

Peluang memperbaiki negeri ini cukup besar saat mencermati dinamika yang mewarnai reformasi dalam satu dekade. Banyak perubahan telah terjadi, namun masyarakat masih menantikan ‘perubahan’ sesungguhnya hadir. Fase di mana substansi demokrasi tentang kesejahteraan dapat terealisasi utuh. Perjuangan untuk itu tentu membutuhkan waktu, sehingga, memerlukan desain yang cukup konkrit. Selain itu, aktor yang menjalankan desain menjadi vital agar kita tidak mengulang sejarah di masa lalu. Aktor yang dimaksud tentu memiliki kriteria yang ‘lebih sempurna’, agar roda perubahan mampu terakselerasi dan terealisasi.

Ketika melihat sejarah dan realitas hari ini, maka dengan cukup bangga ia mencatat lahirnya tokoh-tokoh bangsa yang luar biasa, sedangkan realitas, sudah seharusnya bicara, siapa pemimpin-pemimpin muda Indonesia berikutnya?

Rakyat sudah jenuh mendengar janji. Mereka butuh bukti agar terinspirasi. Dan diharapkan ikut bergerak bersama menyongsong regenerasi kepemimpinan nasioanal. Sewajarnya Parpol mempersiapkan langkah-langkah tersebut secara strategis untuk menjawab persoalan kepemimpinan secara aktif sekaligus mendorong upaya lahirnyanya pemimpin-pemimpn muda.

Seorang figur yang mampu bertindak progresif, sensitif, aspiratif, dan solutif dalam menyikapi permasalahan. Tidak lagi terjebak dalam dikotomi usia maupun pengalaman semata. Ia tuntas dengan itu karena senantiasa didewasakan oleh amanah dan masalah yang selalu hadir dalam setiap kontribusinya. Modal demikian setidaknya bisa membangkitkan harapan bahwa bangsa ini masih memiliki masa depan.

Epilog

Bicara regenerasi kepemimpinan nasional memang mutlak bukan menjadi tanggung jawab Parpol. Akan tetapi, secara efektif advokasi yang dilakukannya dapat mendorong perubahan yang diinginkan. Sama halnya dengan kuota 30% bagi perempuan, perlu affirmative action untuk memberikan peran dan tanggung jawab lebih kepada pemuda demi mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik.

Kedua, idealnya pembenahan terkait parpol idealnya muncul dari dalam. Agar lebih substansial dan mampu memberi efek lanjutan bagi yang lainnya. Namun, bila di sisi ini, keadaan belum berlangsung, akhirnya harapan memang mesti tetap disebarkan ke ranah lain. Karena harus diakui, bahwa Parpol hanya salah satu, bukan satu-satunya wadah kaderisasi kepemimpinan nasional. Militer, Swasta, Ormas Keagamaan, kampus, dan bentukan lainnya,  juga alternatif yang secara rutin menelurkan generasi-generasi terbaiknya.

Terakhir, seideal apapun dorongan yang terjadi demi perbaikan Parpol, pembinaan dan pedampingan di keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat akhirnya menjadi solusi kecil yang dapat membesar dan memudahkan terbukanya jalan perubahan. Bila rakyat semakin cerdas, kritis, dan aktif tidak ada pilihan bagi media manapun sebagai instrumen aspirasi untuk tidak berubah. Karena pada fase ini rakyat bukan lagi sekedar sebagai masyarakat tetapi warga negara yang memahami utuh hak dan kewajibannya.

[1] Di gagas oleh Conrad Theodore van Deventer, lahir tanggal 29 September 1857 di Dordrecht, Belanda. Setelah memperoleh gelar M.A. dari Universitas Leiden tahun 1859, bersama istrinya bertolak ke Hindia Belanda;mula-mula bekerja sebagai pegawai pengadilan di Ambon, Dilli, Kupang, dan Semarang. Selama di Hindia Belanda ia menjadi tertarik pada kondisi kehidupan pribumi dan menyatakan keprihatinan. Setelah kembali ke negeri Belanda, ia banyak menulis. Salah satu karyanya, “Een Eereschuld” (“Utang Budi’). Karya ini menimbulkan kegemparann di kalangan Orang Belanda. Tahun 1905, ia duduk dalam Staten Generaal (parlemen Belanda), sebagai anggota partai Demokrasi   Liberal, dan berkali-kali duduk sebagai anggotamajelis rendah maupun tinggi.

[2] Volksraad (Dewan Rakyat), muncul setelah Budi Utomo menerima usulan dari SI  terkait penyikapan  Perang Dunia I oleh Belanda. Usulan Budi Utomo lebih kepada adanya milisi yang dimaknai sebagai pertahanan Hindia (Indiee Weerbaar)

[3] perdebatan Penulis dengan Randi Muchariman, mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkt. 2005 dalam menentukan konsep Pelatihan Pemimpin Bangsa BEM KM UGM dan Madrasah Politik Islam Ulul Albab Center Fisipol UGM, 17 Juni 2007, Masjid Kampus UGM.

[4] Riswandha Imawan, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Partai Politik di Indonesia: Pergulatan Setengah  Hati Mencari Jati Diri, 4 September 2004, Yogyakarta. Hal. 4

[5] Riswanda Imawan, Pembangunan Politik Berwawasan Kemanusiaan, Bunga Rampai Tulisan pada Masa Depan Kemanusiaan (Yogyakarta: Jendela, 2003), Hal. 179

[6] Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1972), Hal . 8

[7] Ibid., h. 163

[8] Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta: 1992

[9] Imawan, op.cit., h.16

[10] www.depdagri.go.id: 224.118.268 (Angka ini resmi diserahkan oleh Depdagri pada KPU tanggal 07

April 2008)

[11] Surbakti, op.cit., h. 118

[12] Budiarjo, op.cit., h.164

[13] http://suarapartai.com/2010/06/lembaga-terkorup-menurut-bkg-2009-transparency-international/

DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1972)

Imawan, Riswanda. Pembangunan Politik Berwawasan Kemanusiaan, Bunga Rampai Tulisan pada Masa Depan Kemanusiaan (Yogyakarta: Jendela, 2003), Hal. 179

Simbolon, Parakitri T. Menjadi Indonesia. Jakarta : Kompas, 2006.

Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta: 1992

Makalah

Riswandha Imawan, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Partai Politik di Indonesia: Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri, 4 September 2004, Yogyakarta. Hal. 4

Website

www.depdagri.go.id: 224.118.268 (Angka ini resmi diserahkan oleh Depdagri pada KPU tanggal 07 April 2008)

http://suarapartai.com/2010/06/lembaga-terkorup-menurut-bkg-2009-transparency-international/

*Tulisan ini dikumpulkan sebagai tugas dari Proses Perkuliahan Partai Politik di Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s