Presiden, Raja, Sultan, …..

 

Tepat pada pukul 10.00 WIB, Presiden tiba di Balige, Sumatra Utara dalam rangka meresmikan Museum Batak, sekaligus menerima gelar kehormatan Patuan Sorimulia Raja dari lembaga adat Batak Angkola. Artinya, lebih kurang, Patuan, gelar kehormatan tertinggi Batak Mandailing, dalam bahasa Indonesia artinya Paduka Tuan. Sori artinya memberikan kemakmuran, keteladanan dan kenyamanan. Mulia artinya dihormati atau dimuliakan. Raja artinya pimpinan dalam acara adat (http://www.detiknews.com/read/2011/01/18/115857/1548997/10/sby-dapat-tambahan-nama-siregar-ibu-ani-dapat-pohan?n991101605). Tulisan ini bukan mengulas layak atau tidak pantas presiden menerima gelar adat tersebut.  Namun, ingin melihat secara obyektif perilaku beliau sebagai pimpinan negara.

Fakta berikutnya, sebagai pelengkap informasi di atas, menyoal Keistimewaan Yogyakarta yang belum lama terjadi. Kontroversi ini berawal dari pernyataan beliau pada rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta (26/11/2011), “Tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan dengan konstitusi dan nilai demokrasi, kata presiden” (http://nasional.kompas.com/read/2010/12/01/10061921/Demokrasi.Versus.Monarki.Yogyakarta).

Dua peristiwa di atas memberikan sebuah kesimpulan, bahwa telah terjadi kesalahpahaman dari presiden dalam memahami konteks ketatanegaraan kita. Menyoal Jogja harusnya tidak terjadi, karena efek lanjutannya masih terasa hingga sekarang, termasuk ketika presiden baru menerima gelar kehormatan tersebut.

Kesalapahaman yang dimaksud disebabkan pemerintah lupa bahwa sistem monarki yang berlaku di Kasultanan Yogyakarta sekadar monarki budaya dan bukan monarki politis. Sultan menjadi raja di Yogyakarta adalah tuntutan budaya keraton bukan karena ambisi kekuasaan. Dan yang terpenting, meskipun Sultan berkuasa di Provinsi DIY namun tetap memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap sistem politik-ekonomi yang berlaku di Indonesia.

Konteks budaya ini bukan hanya terdapat di Yogyakarta, karena Indonesia terdiri dari kontruksi kebangsaan, yakni kumpulan bangsa-bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, kearifan lokal, dan keunikan lainnya. Perspektif ini terkadang kurang mendapat tempat yang setara dalam aktivitas politik di tanah air. Barat masih dijadikan mainstream, padahal bangsa-bangsa yang membentuk Indonesia sudah lebih mengerti praktik berdemokrasi yang substansial dan namun tetap kontekstual.

Kesalahpahaman kedua terkait kekhawatiran tersentralisasinya kekuasaan di tangan sultan dan membuka peluang terjadinya penyimpangan kekuasaan secara sistemik. Inilah yang harus diluruskan, karena terbentuk ketidakadilan berpikir. Bila domain penjelasan dalam wilayah absolutisme plus penyimpangan kekuasaan, jadinya relatif, karena orang biasa pun seperti Gayus Tambunan bisa lebih ‘berkuasa’ daripada sultan sendiri.

Artinya, itu kembali pada desain institusionalisasi politik yang dibangun di daerah yang bersangkutan. Jika peran, wewenang, dan tanggung jawab yang dimaksud semua diarahkan ke sultan otomatis kekhawatiran yang ditakutkan justru diawali dari logika pusat sendiri.

Dua fakta dan dua kesalahpamanan ini menimbulkan pertanyaan kuat, apakah demi 2014, akhirnya Presiden dan Patuan Sorimulia Raja, masih memerlukan gelar ‘Sultan’?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s