(TIDAK) FOKUS BERKOALISI

Usulan Hak Angket dari anggota DPR RI menjadi ‘bola liar’ yang sulit dihentikan. Pasca tanggal 22 Februari kemarin, suhu perpolitikan menghangat karena para elit menunggu hasil evaluasi presiden terhadap ‘pembangkangan politik’ Golkar dan PKS. Walaupun kemarin (08/03/2011), Golkar sebenarnya telah memastikan diri tetap berkoalisi. Mencermati kontestasi yang sedang berlangsung tentu menarik, karena dinamikanya memunculkan sebuah pertanyaan serius. Apakah mandat mayoritas kepada presiden menjadi ‘minoritas’ dalam konteks sistem politik Indonesia? Seberapa penting usaha mengakomodasi ini dilakukan ketika periode pemerintahan sudah menjelang ‘masa akhir’?

Inkonsistensi Presiden

Kerentanan kombinasi sistem presidensialisme-multipartai diakui cukup menyulitkan SBY dalam mengelola jalannya pemerintahan. Koalisi sendiri sebenarnya tidak lazim dalam tradisi sistem presidensial. Namun karena berkorelasi dengan multipartai hal ini justru menjadi kebutuhan mendasar. Kekhasan inilah yang pada akhirnya membuat partai mitra koalisi sering bermuka dua atau bermain api. Karena iklimnya juga didukung oleh kontrak politik yang teralu normatif.

Logika ini semakin inheren ketika presiden kurang tegas dan sering ragu-ragu dalam bertindak. Akhirnya banyak masalah semakin kompleks dan peluang tersebut dibaca sebagai investasi politik bagi mitra koalisi.

Kolaborasi keduanya berakibat buruk bagi sistem dan desain perpolitikan di masa mendatang karena  partai kurang ideologis, oportunis, dan sangat pragmatis. Orientasi hanya berbasiskan kursi di pemerintahan dan porsi kekuasaan di tahun 2014.

Selama masa pemerintahan SBY, beliau sudah dua kali melakukan reshuffle pada periode kepemimpinan bersama JK. Peristiwa itu terjadi pertama kali dalam rangka menjaga efektivitas pemerintahan yang sedang berlangsung. Hal ini diperkuat dengan bergesernya posisi Ical dari Menko Ekuin ke Menko Kesra. Karena pos yang ditinggalkannya akhirnya dikelola oleh Boediono yang notabene mewakili kalangan profesional. Sedangkan yang kedua, ditandai dengan adanya ‘perseteruan politik’ antara Yusril dan SBY.

Kedua konteks inilah yang kiranya menghiasi beragam analis politik, ketika bicara peluang terjadinya reshuffle di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II sebagai akhir dari evaluasi presiden pasca usulan Hak Angket Pajak. Baik dari sisi kinerja maupun politik, keduanya saling melengkapi. Karena sebelum perseteruan Angket Pajak terjadi, UKP4 sebagai unit kerja di bawah presiden sudah merealease beberapa pos menteri yang mendapatkan raport merah.

(Tidak) Fokus Berkoalisi

Munculnya ‘pembangkangan politik’ berulang kali dari anggota koalisi sebenarnya tidak perlu terjadi bila presiden bersikap tegas dan bertindak cepat. Celah inilah yang mungkin dilihat sebagai peluang bagi Golkar dan PKS untuk mendongkrak popularitas mereka menjelang 2014. Di sisi lain tugas SBY untuk mengamankan jalannya pemerintahan harus ditambah dengan ‘amanat partai’ untuk ‘menjaga kursi’ di peride berikutnya. Tentu saja untuk mengelolanya membutuhkan energi yang lebih besar karena ketergantungan demokrat  atas figur SBY masih cukup akut. Sinyalemen ini diperkuat, saat Golkar memastikan tetap sebagai mitra koalisi. Konteks ini sebenarnya merugikan Demokrat sebagai partai yang sedang berjuang membangun sistem. Karena publik akhirnya menangkap SBY inkonsisten dan sangat pragmatis.

Pilihan untuk berkoalisi atau beroposisi sebenarnya bukan sebuah persoalan bagi mitra koalisi khususnya Golkar dan PKS, karena keduanya memiliki jumlah kursi yang cukup signifikan di DPR. Bila PKS jadi keluar dari mitra koalisi, bisa jadi ini ancaman paling serius bagi pemerintah, setelah maraknya kritik dari civil society yang diwakili oleh kalangan agamawan

Jalan Terbaik

Reshuffle mutlak harus segera dilakukan, mengingat banyaknya masalah yang terjadi dan semakin sering melukai rakyat. Baik yang berkoalisi maupun Demokrat sendiri, SBY perlu mengevaluasi menyeluruh anggota KIB Jilid 2.

Kedua, mandat mayoritas yang diberikan oleh rakyat perlu dimaknai lebih praksis oleh presiden untuk fokus menjaga stabilitas dan produktivitas pemerintahan. Hal ini memang harus dibuktikan dengan langkah-langkah yang lebih berani dan tegas. Agar celah yang dilihat sebagai peluang oleh mitra koalisi semakin mengecil.

Ketiga, presiden harus lebih sering turun ke bawah untuk memastikan bekerjanya sistem. Selama ini semua seakan hanya terbatas ‘instruksi’. Jadinya, seperti pilihan bukan tuntutan apalagi kewajiban yang harus segera ditunaikan. Akhirnya deadlock democracy hingga miss communication antara pusat dan daerah sering terjadi.

Keempat, rakyat butuh bukti kali ini bukan lagi janji apalagi sebatas pencitraan diri. Konteks ini perlu dilihat secara hati-hati karena titik jenuh terhadap pemerintah tinggal menunggu momentumnya. Sebenarnya, bila SBY fokus dengan kinerjanya, otomatis semua efek akan diterima ‘tunai’ oleh penggantinya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s