Reshuffle Palsu

Reshuffle kabinet berhasil menunjukkan tabiat asli para elit politik. Mereka sibuk memperebutkan kursi. Mimik sedih terlihat saat terhempas dari posisi dan bersyukur bila tetap jadi menteri. Sungguh Ironis! Gambaran ini tentu melecehkan akal sehat karena meniadakan penderitaan yang sudah dirasakan rakyat akibat lemahnya kualitas kepemimpinan yang melekat. Ketidakpekaan tersebut seperti sudah lazim dan melepaskan atribut kemanusiaan yang menempatkan manusia sebagai subyek, bukan korban dari kekuasaan.

Pencitraan yang membalut buruknya kinerja pemerintah semakin lazim dilakukan. Alasan demi alasan dibangun untuk membenarkan kesalahan, keterbatasan hingga berbagai kepalsuan. Belum lagi pengalihan isu yang sering dihadirkan. Publik akhirnya jenuh dan tidak jarang klimaks ini menghadirkan pesimisme dan apatisme. Sehingga menjadi wajar bila kasus “Surat Palsu” Andi Nurpati hilang ditelan popularitas “Alamat Palsu” Ayu Ting-Ting.

Penuh Rapor Merah

Genap 2 tahun usia Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid 2 di bawah kepemimpinan duet SBY-Boediono. Para menteri dan wakil menteri terpilih telah dilantik dan dituntut lebih baik untuk melanjutkan estafet kinerja  selama 3 tahun ke depan. Memang beberapa tantangan krusial masih menghantui, seperti krisis finasial dan pemanasan global, namun yang perlu digarisbawahi adalah perbaikan mendasar di segala lini terkait kinerja pemerintahan khususnya di bidang penegakan hukum dan HAM, kesejahteraan rakyat, dan stabilitas keamanan.

Hasil riset Lingkaran Survai Indonesia (LSI) menunjukkan merosotnya kepuasan publik atas kinerja presiden yang menyentuh angka 47,2% atau turun sebesar 9,5% dari 56,7%. Hal ini mengindikasikan rendahnya produktivitas kepemimpinan yang ditampilkan dan jatuhnya wibawa pemerintah sejak kasus Nazaruddin. Oleh karenanya, momentum reshuffle kabinet sudah seharusnya dapat dijadikan peluang perbaikan.

Namun, harapan ini tinggal impian. Karena presiden masih menjadikan partai politik sebagai prioritas dalam menyusun tim yang membantunya. Tak ada pilihan lain memang, selain ingin mengamankan jalannya pemerintahan hingga tuntas, presiden ingin tetap mematuhi kontrak politik (code of conduct) dengan mitra koalisi.

Tersanderanya hak preogatif presiden sudah dapat dibaca ketika pimpinan Parpol dihadirkan ke Cikeas (13/10/2011). Reshuffle pun bak sinetron, yang akhirnya sudah bisa ditebak. Mitra koalisi bahagia dan rakyat tetap nomor dua. Hiruk pikuk ini sebenarnya bisa saja berlanjut, mengingat jatah kursi menteri di kabinet milik Partai Demokrat dan PKS dikurangi. Untuk Partai Demokrat tentunya tidak akan meninggalkan problem serius, namun bagi PKS tentu ini sebuah tanda di mana rekontrak politik perlu dievaluasi dan pilihan beroposisi bisa terjadi.

Alasan Paradoks

Sebelum mencermati konteks di atas lebih jauh, ada baiknya menelusuri argumen yang dibangun SBY sebagai rasionalisasi dilakukannya reshuffle. Pertimbangan yang beliau sampaikan menarik disimak karena sebenarnya saling bertentangan.

Pertama, reshuffle dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan integritas. Bila standar ini yang dipakai, tentu kita akan bertanya-tanya, mengapa Andi Malaranggeng dan Muhaimin Iskandar luput dari reshuffle? Keduanya secara jelas sedang bermasalah di kementriannya masing-masing. Bagaimana menjelaskan nasib seorang Fadel Muhammad atau Suharna Surapranata yang keluar, padahal kinerja keduanya cukup positif dan kontributif.

Kedua, the right man in the right place. Bila mencermati kehadiran Wakil Menteri yang kini berjumlah 20 orang, tentu dipertanyakan efektivitas menteri yang menyertainya. Jika memang parameter yang ingin dihadirkan berbasis keselarasan figur dan kompetensi, otomatis wakil menteri menjadi tidak diperlukan. Postur kabinet walaupun wakil menteri tidak termasuk sebagai anggota, cukup mempengaruhi, baik dari segi koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam menyelesaikan masalah. Tumpah tindah peran dan tanggung jawab menjadi tidak dapat dihindarkan bila dimensi praksis ditempatkan sebagai basis.

Ketiga, kebutuhan atau keperluan organisasi dalam hal kabinet sendiri. kebutuhan dan keperluan organisasi dalam KIB Jilid 2 ke depan adalah keberanian dan kecepatan dalam merespon dan menyelesaikan berbagai masalah. Seringkali figur pemimpin hilang di tengah kompleksitas masalah yang dihadapi rakyat. Malah rakyat akhir-akhir sering disajikan tontonan gratis drama para menteri yang sedang tersangkut berbagai masalah.

Keempat, masukan dan aspirasi dari masyarakat luas yang diterima. beberapa menteri yang bermasalah, apakah terkait integritas, kesehatan, dan inkompetensi pribadi masih bertahan atas nama kepentingan parpol anggota koalisi, politik balas budi, hingga representasi kemajemukan. Tentu ini ironis mengingat masa pemerintahan SBY-Boediono yang tinggal 3 tahun lagi.

Kelima, pertimbangan faktor persatuan dalam kemajemukan, tentu dengan tidak meninggalkan integritas dan kapasitas para calon menteri. Memang ini penting, namun, integritas dan kapasitas menteri yang hadir saat ini masih dalam konfirmasi. Karena belum teruji dan tidak terbukti mampu memberikan terobosan pada saat diberi kepercayaan di bidang sebelumya.

Kelima alasan di atas sebenarnya semakin melengkapi keresahan publik yang terus mengemuka akibat lambannya kinerja pemerintah. Bila politik masih tetap dijadikan panglima dan kesejahteraan semakin jauh dari kenyataan, maka bersiaplah menghadapi hukuman publik saat Pemilu 2014 nanti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s