Menakar Pilpres dari Pileg

Suara Pembaruan

Hasil Pemilu Legislatif (Pileg) kemarin, menghasilkan perubahan peta kekuatan partai. Temuan paling menarik adalah tidak adanya partai yang meraih suara mayoritas dan begitu ketatnya persaingan perolehan antar partai menengah.

Dari pengalaman empat kali Pileg pascareformasi, sebenarnya dapat dipetik tiga pelajaran penting, pertama, selalu terjadi perubahan peta kekuatan partai politik, tiga kali pemilu, menghasilkan tiga partai pemenang yang berbeda, yakni PDIP (1999), Golkar (2004), Demokrat (2009), dan PDIP (2014). Dari realitas ini dapat dilihat bagaimana transformasi perilaku pemilih di Indonesia yang sebelumnya irasional menjadi rasional. Artinya, partai ke depan harus lebih berperan bagi masyarakat bila ingin dipilih kembali.

Kedua, selalu muncul kekuatan baru di partai menengah, mulai dari PKB dan PAN (1999), Demokrat dan PKS (2004), Gerindra dan Hanura (2009) dan terakhir Nasdem (2014). Tak jarang, kekuatan menengah-kecil ini dapat menjelma menjadi kekuatan partai besar-menengah bila didukung oleh figur yang kuat (figure), mesin partai yang solid (links), atau sumber daya politik (resources).

Ketiga, kekuatan figur dapat mengubah peta dukungan partai terhadap seorang kandidat maupun raihan suara partai kandidat yang bersangkutan secara signifikan. Pada Pemilu 1999, muncul nama Presiden Megawati Sukarnoputri dan berikutnya berturut-turut, pada Pemilu 2004 serta Pemilu 2009 sosok Presiden Yudhoyono. Pada Pileg 2014 ini, kehadiran Joko Widodo (Jokowi), Prabowo Subianto (Prabowo), Rhoma Irama (Rhoma), Jusuf Kalla (JK), Mahfud MD (MMD) dan nama-nama besar lainnya dalam panggung politik tanah air menjadi bukti shahih untuk menjelaskan bagaimana terdongkraknya suara PDIP, Gerindra, PKB hingga Nasdem.

Koalisi Figur

Bila ditelusuri lebih jauh, perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) kali ini, menghasilkan dua poros paling kuat berbasiskan elektabilitas figur, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto (Prabowo). Bagi Jokowi, Pilpres kali ini menjadi yang pertama dan cukup istimewa karena ia menjadi orang pertama yang meretasnya melalui jenjang kepala daerah, dengan menjadi wali kota hingga akhirnya dipilih sebagai pemimpin ibukota. Banyak pihak merespon positif kepemimpinannya selama di Surakarta, namun, tak sedikit, yang meragukan kapasitasnya dalam menuntaskan masalah di Jakarta. Sementara, bagi Prabowo Pilpres ini menjadi ajang kedua baginya, setelah sebelumnya maju bersama Megawati Sukarnoputri pada Pemilu 2009 sebagai Cawapres. Pada kondisi sebelum Pemilu, Prabowo dihadapkan dengan kesenjangan suara (Gap Electoral), antara raihan elektabilitas suaranya dengan partai yang terpaut cukup jauh.

Problem yang dulu dihadapi keduanya, kini telah terjawab tuntas dengan hadirnya Jusuf Kalla sebagai Cawapres untuk Jokowi sebagai mufakat antara PDIP PKB, Nasdem, dan Hanura. Sedangkan gabungan partai-partai Islam (PAN, PKS, dan PPP) bersama Gerindra dan Golkar solid mengusung Prabowo bersama Hatta Rajasa (Hatta).

Di Konteks yang lain, keberhasilan Jokowi menggaet figur Khofifah Indar Parawangsa sebagai juru bicara merupakan sebuah kemenangan kecil. Namun, kondisi ini, di waktu yang bersamaan, direspon oleh Prabowo dengan kesuksesan mengajak Rhoma dan Hary Tanoesoedibyo (Hary Tanoe) untuk turut mendukungnya. Ini belum ditambah bila MMD berhasil dilobi menjadi Ketua Tim Pemenangan pasangan ini.

Gerilya agresif pasangan Prabowo-Hatta dalam membangun koalisi tenda besar dan meraih dukungan berbagai figur sebenarnya lumrah, sebagai respon mengatrol elektabilitas yang sementara ini masih tertinggal dari pasangan Jokowi-JK. Kehadiran berbagai figur dan meleburnya partai nasionalis bersama partai agamis dalam pertarungan membuat peta persaingan menjadi ketat dan semakin sulit ditebak.

Secara kuantitatif, raihan kursi partai pasangan Prabowo-Hatta akhirnya cukup besar. Namun, Pilpres secara kualitatif, merupakan pertarungan figur, di mana pada Pemilu Legislatif (Pileg) kemarin, sudah terjadi. Fakta ini diperkuat pula oleh temuan Poltracking, sepanjang Oktober 2013, Desember 2013, dan Maret 2014, yang menjelaskan bahwa kedekatan pemilih dengan partai (party ID) hanya 17-25 persen. Oleh karena itu, menjadi relevan pada Pilpres kali ini, kita mencermati, apakah pengaruh mesin partai cukup besar atau efek figur masih mendominasi?

Menakar Pilpres dari Pileg

Substansi Pemilu

Selama ini publik fokus pada dua hal ketika Pemilu digelar, yakni partai maupun Capres yang dipilih. Oleh karena itu, ada baiknya, mulai Pilpres kali ini, ditradisikan tiga hal, (1) menimbang rekam jejak figur, (2) memahami visualisasi rill gagasan para Capres-Cawapres, dan (3) memperhatikan profesionalitas mitra partai

Pertama, menimbang rekam jejak sering luput dari perhatian. Padahal hal ini  relevan dan harus diungkap, untuk memastikan kualitas serta figur yg terpilih memang minim dosa-dosa politik. Jangan lagi kemudian publik terjebak dengan hal-hal remeh seperti penampilan, kewibawaan, atau hal-hal bersifat non fisik lainnya, karena di masa mendatang, variabel ini tak terbukti mampu menyelesaikan masalah.

Kedua, terkait memahami visualisasi riil gagasan para Capres-Cawapres, menjadi penting, karena “Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian” yang dibayangkan Jokowi-JK atau “Membangun Indonesia bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta bermartabat” yang ingin diwujudkan Prabowo-Hatta haruslah membumi. Selain rakyat dapat mengerti gagasan yang dibawa, juga harus jelas bagaimana implementasinya. Artinya, siapa tim yang nantinya dipilih dan menindaklanjuti gagasan tersebut menjadi urgen dipersiapkan. Sehingga, baik untuk Cawapres yang sudah dipilih atau menteri-menteri yang akan direkrut sudah semestinya merepresentasikan gagasan yang dimaksud dan mulai terpublikasi luas. Agar publik semakin substantif memahami esensi berdemokrasi dan terlibat dalam pemilu.

Ketiga, profesional mitra partai, belajar dari pengalaman masa lalu, di mana Presiden Abdurahman Wahid dijatuhkan di tengah jalan atau tersanderanya pemerintahan Presiden Yudhoyono selama dua periode, maka, rakyat harus memilih pasangan Capres-Cawapres yang mampu menghadirkan profesionalitas, karena pada titik inilah nasib rakyat dipertaruhkan. Profesionalitas ini terkait dengan keahlian (kompetensi) anggota partai saat berada di kabinet (maupun pos-pos strategis lainnya), sehingga semua terukur, maupun etika politik anggota partai di parlemen. Karena saat pemerintahan bergulir, seringkali mitra partai bermain dua kaki, terlibat di kabinet sekaligus menghambatnya di parlemen. Untuk membingkai kerjasama ini, diperlukan pakta atau perjanjian yang jelas dan di dalamnya memuat sanksi yang tegas bagi partai pelanggar. Memilih presiden dan wakil presiden bukan sekedar mencari pemimpin baru, karena upaya ini sebelumnya dilakukan secara sistematis melalui berbagai cara, baik melalui seleksi di tingkat elit maupun publik agar dapat memastikan figur tepat, yang mampu memastikan kebaikan publik secara terus-menerus di negeri ini.

(Dimuat dalam Kolom Opini Suara Pembaruan, 21 Mei 2014 : http://www.suarapembaruan.com/pages/e-paper/2014/05/21/index.html#%2F10%2F)

2 thoughts on “Menakar Pilpres dari Pileg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s