Quo Vadis Konvensi?

Tak bisa dipungkiri, wacana konvensi yang dibangun partai maupun publik jelang Pemilu Legislatif (Pileg) kemarin adalah sebuah strategi yang baik untuk menarik perhatian. Hal ini terjadi karena publik sudah kehilangan kepercayaan, imbas begitu maraknya berbagai skandal yang melibatkan pengurus partai. Alhasil konvensi adalah mekanisme solutif paling instan untuk memenuhi dua kebutuhan penting partai: simpati dan regenerasi. Tercatat mulai dari Demokrat, PKS, PKB, dan PPP, menggelar konvensi ala partai masing-masing, dalam rangka mendorong berbagai nama muncul memenuhi harapan. Bila ditelusuri, bentuk konvensinya pun bervariasi, mulai dari semi terbuka – yang digelar oleh Demokrat, PKB, dan PPP dan kemudian tertutup– PKS.

            Terlepas dari kritik yang banyak muncul, konvensi yang dilakukan partai-partai ini, patut diapresiasi, karena menjadi terobosan penting dalam pembangunan demokrasi partai setelah Golkar melakukannya pada tahun 2004. Jika melihat korelasi konvensi dengan kemanfaatan yang diterima oleh partai, maka efeknya dapat terlihat dari elektabilitas. Karena konvensi yang dilakukan melibatkan begitu banyak figur. Mereka adalah orang-orang terbaik publik maupun orang-orang kuat di internal partai. Secara langsung maupun tidak, partisipasi mereka seharusnya dapat mendongkrak raihan suara partai, karena masing-masing figur memiliki basis massa yang jelas. Sehingga, bila disimpulkan maka, elektabilitas partai akan naik atau malah bisa terjadi sebaliknya, cenderung fluktuatif bila para peserta konvensi hanya fokus dengan diri tanpa membawa partai.

            Merujuk pengalaman Amerika Serikat (AS), konvensi berfungsi untuk tiga hal: 1) memilih kandidat presiden 2) mempromosikan program dan agenda partai, serta 3) menjaga dinamika di internal partai melalui mekanisme yang menjadi kesepakatan para elit partai. Bila memposisikan konvensi yang digelar oleh partai-partai ini dengan apa yang telah dilakukan di AS, maka menguat fungsi lainnya, yang justru lebih utama, yakni pencitraan partai. Hal ini dapat terlihat, dari begitu banyaknnya figur publik yang dilibatkan sekaligus hadirnya sosok-sosok bermasalah yang menjerat partai dari dalam.

Poros Tengah Plus

            Bila mencermati hasil hitung cepat (quick qount) berbagai lembaga survei kemarin, maka akan ditemukan fakta menarik dari partai-partai yang menggelar konvensi ini. Partai Demokrat misalnya, harus puas berada di peringkat keempat, setelah PDIP, Golkar, dan Gerindra. Artinya, bila kehadiran konvensi dijadikan variabel, maka efeknya tidak begitu signifikan dalam membantu meningkatkan elektabilitas partai, karena suara Demokrat terjun bebas dalam kisaran 10 persen. Hal yang sama juga ditemukan pada PKS, yang hanya meraih suara pada kisaran 6-7 persen. Berbeda halnya dengan PKB maupun PPP, berturut-turut kedua partai ini meraih hasil positif dalam kisaran 9 persen dan 7 persen. Namun, bila keempat partai dibenturkan dengan syarat minimal pengajuan calon presiden (Capres), maka, tak ada satu pun partai yang dapat mendorong para peserta konvensi maju berkontestasi dalam Pemilihan Presiden pada 9 Juli nanti.

            Secara riil partai-partai ini harus menerima skema turut dalam poros koalisi besar yang kini hadir dan kemungkinan besar akan muncul, yakni PDIP, Golkar, dan Gerindra beserta Capres-nya berturut-turut, mulai Joko Widodo (Jokowi), Aburizal Bakrie (ARB), dan Prabowo Subianto (Prabowo). Atau memilih membangun poros baru, dalam rangka menambah menu dalam menghadapi Pilpres nanti. Karena bila dibedah secara ideologi, program, sejarah, tokoh, dan teknis yang menjadi dasar sebuah koalisi, partai-partai yang mengadakan konvensi merupakan partai-partai berbasis islam (baik massa maupun ideologi) seperti; PKB, PKS, dan PPP. Untuk Demokrat sendiri, selama Presiden Yudhoyono memimpin koalisi, ketiga partai Islam ini cukup intens menjaga komunikasi. Oleh karena itu, pilihan untuk tetap mengajukan paket Capres-Cawapres masih terbuka asal Poros Tengah Plus ini dapat terwujud, yakni Partai Islam bersama Partai Demokrat.

            Di sisi lain, kegagalan partai-partai memajukan calon peserta konvensi sebagai Capres sekaligus menjawab kekhawatiran publik bahwa pelaksanaannya masih setengah hati. Mulai dari problem teknis, yakni ketidakjelasan jadwal pelaksanaan dan pengumuman pemenang yang berubah-ubah hingga respon minimalis yang diberikan di internal partai, publik maupun media. Dengan kondisi itu, konvensi justru bukan solusi, namun, malah menambah rapor merah partai yang gagap dalam berdemokrasi dan berperan secara lebih substantif dalam rangka menguatkan sistem politik kita.

Nasib Peserta Konvensi

            Jika dikalkulasi, peserta konvensi Capres di masing-masing partai  berjumlah 23 orang, mereka terdiri dari 11 peserta Konvensi Demokrasi yang terdiri dari Ali Masykur Musa, Anies Baswedan, Dahlan Iskan, Dino Patti Djalal, Endriartono Sutarto, Gita Wirjawan, Hayono Isman, Irman Gusman, Marzuki Alie, Pramono Edhie Wibowo, dan Sinyo Harry Sarundajang, 3 peserta Pemira PKS yakni Hidayat Nurwahid, Anis Matta, dan Ahmad Heryawan, 6 peserta rekomendasi Mukernas PPP, di antaranya Dien Syamsuddin, Jimly Asshiddiqie, Joko Widodo, Jusuf Kalla, Isran Noor, dan Suryadarma Ali, serta 3 peserta rekomendasi PKB, Jusuf Kalla, Rhoma Irama, dan Mahfud MD. Bila dilihat dari peta koalisi yang terbentuk, nama-nama Capres ini menjadi relevan ketika Poros Tengah Plus terbentuk. Karena pilihan nama-nama yang muncul, diprediksi, mampu mengimbangi poros Capres yang sudah ada.  Namun, sebaliknya, jika tidak terbentuk, nama-nama tersebut kemungkinan hanya dipasangkan sebagai Cawapres pendamping poros Capres yang sudah ada. Artinya, misi utama konvensi selesai. Tapi, misi partai belum tuntas, karena konsekuensi berkoalisi pasti membutuhkan nama yang harus disodorkan untuk melengkapi paket Capres yang sudah ada atau melengkapi formasi kabinet yang akan dirancang saat sudah terpilih presiden-wakil.

            Di titik inilah nama-nama peserta konvensi menjadi strategis, karena figur yang muncul selama ini, telah melewati seleksi internal partai yang ketat dan muncul dari publik dengan basis kualitas yang kuat. Hal ini mengingat, periode pembentukan koalisi yang terdiri dari dua fase. Pertama, koalisi prapilpres untuk memenangkan Pemilu. Kedua, koalisi pascapilpres, untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif.

            Keputusan veto player dari sosok seperti SBY (Ketua Umum Partai Demokrat) Hilmi Aminuddin (Ketua Majelis Syura PKS), Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB), dan Suryadarma Ali akhirnya menjadi penting. Mengingat publik maupun para peserta konvensi sedang menanti komitmen awal partai terhadap perhelatan ini. walau jauh api dari panggang, paling tidak konvensi bisa memberikan sebuah realitas, apakah partai bisa dipercaya atau tetap pada posisinya, konsisten pada inkonsistensi?

(Dimuat dalam Kolom Opini Suara Pembaruan, 21 April 2014: http://http://www.suarapembaruan.com/pages/e-paper/2014/04/21/index.html#%2F10%2F)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s