Menjadi Pemimpin Paripurna

sinar harapan

Kebesaran seorang pemimpin catat Nixon (1982), dalam bukunya yang berjudul Leaders, terkait dengan tiga hal, bahwa sosoknya mumpuni (a great man), berada dalam negara besar (a great country), dan di tengah isu-isu besar (a great issue).

Pasca pertemuan di Bali (27/8), ketiga syarat yang diungkapkan oleh Nixonrelevan dengan aksi kedua putra terbaik bangsa baik SBY maupun Jokowi dalam mengawal pemerintahan transisi. Bila ditelusuri aspek pertama, sosok mumpuni (a great man) dapat terlihat dari posisi SBY sebagai presiden, kepala negara, maupun tokoh sentral yang berjasa besar menguatkan pondasi demokrasi di negeri ini. Secara konsisten, SBY mampu menjaga stabilitas nasional, sehingga cukup kondusif mendukung perekonomian dan bidang kehidupan lainnya. Begitu pun dengan figur Jokowi, yang sukses mendobrak sistem politik nasional dengan berbagai prestasi konsistennya sebagai kepala daerah, mulai dari Wali Kota Surakarta  dan Gubernur DKI Jakarta.

Kedua, Indonesia sebagai negara besar (a great country) dalam pusaran global merupakan negara prospektif dengan segenap potensi penduduk, alam, luas wilayah, dan lainnya, di tengah kelesuan ekonomi Eropa serta Amerika dan bangkitnya Asia sebagai poros baru dunia. Ketiga, suksesi kepemimpinan nasional yang prosesnya telah terjadi dalam Pilpres kemarin, menjadi isu besar (a great issue) mengingat posisi Indonesia merupakan negara demokrasi nomor ketiga terbesar di dunia, ditambah konteks tersebut diikuti oleh hiruk-pikuk tak berkesudahan, mulai dari kampanye hitam masif (black campaign), kontroversi hitung cepat (quick count), potensi kerusuhan pada tanggal 22 Juli 2014 bertepatan dengan penetapan hasil rekapitulasi suara nasional (real count) oleh KPU, hingga sengkarut di MK menyoal peran penyelenggara Pemilu. Namun, hingga kini, seluruh proses demokrasi prosedural tersebut dapat dilalui dengan baik.

Ketiga syarat yang telah dimiliki oleh kedua pemimpin besar bangsa ini, akan diuji kembali setelah pertemuan pertama berlangsung dan saat Jokowi resmi dilantik 20 Oktober nanti. Karena, sejumlah persoalan mulai dari penganggaran di APBN 2014 yang kurang mencukupi untuk membiayai program prioritas (NawaCita) hingga kenaikan BBM yang hampir pasti dilakukan oleh Jokowi-JK.

Belajar dari SBY

Selama sepuluh tahun SBY memimpin, ada begitu banyak capaian yang sudah diraih, namun, yang paling fundamental adalah (1) tercapainya perundingan RI-GAM dan (2) konversi minyak tanah ke LPG (Kasali, 2013). Tentu ini menjadi pertanyaan menarik, mengapa akhirnya, hanya terlihat sedikit kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan SBY.

Pertama, Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I dan II, menjadi wadah akomodasi dan kompromi politik bagi mitra koalisi yang mendukung pemerintahan SBY. Walaupun pada saat yang bersamaan muncul UKP4 atau Wakil Menteri untuk menjaga profesionalitas para menteri yang juga merangkap jabatas strategis di partai. Kedua, Pada bagian lain, konstelasi politik di parlemen tak banyak berpihak bagi pemerintahan SBY, karena seringkali mitra koalisi khususnya Golkar dan PKS, melakukan manuver politik yang membuat pemerintah bekerja ekstra ketika harus berhadapan dengan Kebijakan Impor Beras, BBM, Century, dan sebagainya. Sampai pada titik ini, koalisi tambun yang dibentuk oleh Presiden SBY kurang efektif bekerja, baik di eksekutif maupun di legislatif.

Menjadi Pemimpin Paripurna

Ketiga, berbagai mega skandal yang tak tuntas dan berlarut-larut seperti Century, Pajak, Hambalang dan sebagainya, berefek sistemik, karena selama berbulan-bulan, politik negeri ini menjadi begitu riuh dan mereduksi legitimasi pemerintah di mata publik sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pemerintah karena akhirnya fokus kerja untuk lobi, negosiasi dan akhirnya menjadi politik dagang sapi.

visualisasi riil prioritas atau visi, misi, dan program aksi yang akan dijalankan dapat dilihat dari tim di dalam kabinet yang nantinya mendukung Jokowi-JK. Selain menimbang proporsionalitas (perimbangan koalisi partai), rekam-jejak profesionalitas calon menteri-menteri menjadi hal paling fundamental. Artinya, figur menteri yang nantinya hadir, bukan hanya berasal dari koalisi partai pengusung Jokowi-JK atau profesional yang telah teruji, namun, tidak menutup peluang bagi tim sukses atau kader partai pengusung Prabowo-Hatta untuk tampil bersama dalam kabinet yang akan dibentuk bila memang kemampuannya dapat diandalkan dalam mengakselerasi pencapaian tujuan pemerintah.

Hal ini akan menjadi pembeda dengan masa pemerintahan sebelumnya yang sekedar mengakomodasi kepentingan partai koalisi serta menguji komitmen Jokowi yang sejak awal memastikan tidak ada bagi-bagi kursi kekuasaan. Artinya, koalisi yang sudah terbentuk dengan kehadiran PDIP, PKB, NASDEM, dan HANURA sebesar 37 persen kursi DPR memang masih terbuka, walaupun sifatnya terbatas bagi partai-partai yang sebelumnya telah tergabung dalam koalisi permanen khususnya, 1) PPP (39 kursi), 2) Demokrat (61 kursi), 3) PAN (49 kursi), dan 4) Golkar (91 kursi). Setidaknya koalisi yang terbentuk mampu menjadi mayoritas, namun tetap ramping (minimal 51% kursi DPR), karena mempertimbangkan pula rekam jejak partai dalam berkoalisi, beroposisi, atau bermain dua kaki (baca: mitra kritis) selama ini maupun secara langsung mengawal kebijakan Jokowi-JK dalam meraih ‘restu’ parlemen.

Ketiga, memastikan bahwa seluruh pembantu presiden, mulai wakil presiden hingga menteri tidak lagi menjabat di struktur strategis kepartaian maupun di tempat lainnya, dalam rangka menghindari konflik kepentingan sekaligus memastikan seluruh anggota kabinet fokus mensukseskan program-program pemerintah secara konsisten. Artinya, menteri-menteri di kabinet nanti harus mundur sebagai pengurus institusi apapun atau tidak lagi merangkap jabatan strategis di luar peran sebagai menteri.

Keterlibatan publik dalam mengawal Jokowi-JK melalui ketiga agenda di atas secara konsisten menjadi kunci, selain memastikan demokrasi negeri semakin dalam terkonsolidasi juga diharapkan masyarakat dapat benar-benar merasakan manfaat utuh dari demokrasi, di mana selain mereka bebas bicara, perut mereka juga terisi.

(Dimuat di Kolom Sinar Harapan, 2 September 2014 : http://sinarharapan.co/index.php/news/read/140902731/menjadi-pemimpin-paripurna.html )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s