Ihwal Kabinet Efektif

Suara Pembaruan

Revisi UU MD3, pembentukan Pansus Pilpres, dan Pilkada tidak langsung merupakan rangkaian peristiwa yang mengemuka dan membentuk opini publik akhir-akhir ini, bahwa Koalisi Merah Putih akan intens melakukan manuver-manuver politik di parlemen. Fakta-fakta tersebut sulit untuk tidak dikaitkan dengan kontestasi Pilpres kemarin, karena perubahan sikap (inkonsistensi) partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendadak. Akhirnya, ada dua hal yang publik dapat simpulkan, (1) Jokowi-JK harus segera menambah mitra koalisinya atau paling tidak intens melakukan komunikasi politik secara sinergis, bila tak ingin kebijakan-kebijakan strategisnya dihambat di parlemen (2) Koalisi Prabowo-Hatta ‘belum legawa menerima kekalahan’, sehingga, pertarungan berikutnya harus kembali dilakukan, bila sebelumnya di ranah eksekutif, namun kini, di tingkat legislatif.

Realitas politik tersebut setidaknya dapat dijadikan inspirasi bagi Jokowi-JK dalam menyusun kabinet yang efektif, agar menteri-menteri yang terlibat nantinya dapat menyikapi tantangan tersebut sebagai bagian yang utuh dalam melaksanakan tugas publiknya. Karena bila tidak, “Kabinet Kerja” yang dibayangkan oleh Jokowi-JK hanya sekedar wacana, terbentur akibat tak terkondisikannya parlemen, para kepala daerah, maupun masyarakat secara luas. Artinya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, agar pemerintahan Jokowi-JK tetap berjalan secara substantif, pertama, menambah koalisi politik dengan melibatkan PPP, yang pada saat bersamaan sudah memecat Suryadarma Ali sebagai Ketua Umum. Dengan tambahan dari PPP, maka, Koalisi Jokowi-JK (PDIP-Nasdem-PKB-Hanura) di parlemen mencapai 44%. Sambil melihat perkembangan dinamika internal Golkar yang rencananya melaksanakan Munas pada April 2015 nanti.

Kedua, menjaga komunikasi politik dengan Presiden SBY melalui pertemuan informal lanjutan berikutnya sesudah di Bali kemarin, maupun tindaklanjut program-program yang sudah berjalan seperti MP3EI dan program-program Kesra yang tersebar di banyak kementrian saat koordinasi antara Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam serta Seskab dilakukan bersama Tim Transisi. Hal ini menjadi penting, agar Demokrat di sisi yang lain, menjadi lebih obyektif memainkan perannya sebagai penyeimbang (checks and balances) maupun mitra (koalisi) karena apa yang dilakukan oleh Jokowi-JK merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan oleh Presiden SBY. Pada saat yang bersamaan, kondisi ini bisa memberi stimulus bagi PAN dan insentif elektoral untuk Jokowi-JK di parlemen, karena Hatta Rajasa merupakan Menko Perekonomian, sebelum maju sebagai Cawapres Prabowo. Dan harus diakui, pada tahap ini, Koalisi pasca Pilpres yang dibangun PAN dalam Koalisi Merah Putih menjadi kurang strategis karena kehadiran dan rekam jejak (track record) Golkar yang sering bermain politik dua kaki.

Ketiga, mengoptimalkan peran Jusuf Kalla (JK) selain sebagai economic thinkers & policy makers, yakni sebagai komunikator politik dalam mengamankan kebijakan pemerintah di parlemen. Peran ini sudah dibuktikan oleh JK semasa berpasangan dengan Presiden SBY pada periode 2004-2009 dan terbukti pemerintah dapat berjalan lebih efektif dibandingkan periode berikutnya.

Keempat, merekrut calon-calon menteri dengan latar belakang profesional yang teruji, namun juga memiliki skill komunikasi yang baik secara publik dan politik. Hal ini diperlukan, mengingat harapan rakyat yang tinggi maupun tantangan besar dari oposisi. Jangan sampai, kebijakan pemerintah tidak tersosialisasikan ataupun disalahpahami, sehingga situasi ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab untuk menggangu konsentrasi kerja anggota kabinet. Khusus untuk menteri-menteri di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat, sejak awal Jokowi-JK harus menempatkan profesional murni, untuk meminimalkan posisi ini dijadikan ATM partai maupun terjadinya penyalahgunaan anggaran, sebagaimana jamak kita temukan di masa Presiden SBY oleh beberapa oknum menteri.

Ihwal Kabinet Efektif

Kelima, segera mengeksekusi program-program mercusuar yang menjadi janji-janji kampanye Jokowi-JK dalam jangka pendek, mulai dari Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, penghematan anggaran (efisiensi) belanja pemerintah, dan berbagai insentif bagi Kesra lainnya, agar NawaCita tak terbatas cita, namun nyata hadir di tengah masyarakat. Pada bagian lain, diperlukan fokus utama bagi pemerintahan Jokowi-JK agar tagline Indonesia Hebat, Revolusi Mental, dan Poros Maritim Dunia dapat segera terealisasi dan berikutnya dirasakan langsung efeknya oleh masyarakat. Sampai pada fase ini, hanya ada pilihan bagi anggota-anggota Koalisi Merah Putih, selain mempertimbangkan ulang pilihan politiknya.

Keenam, agar para menteri fokus bekerja, maka sudah seharusnya larangan rangkap jabatan diberlakukan. Karena seringkali para menteri terpilih menduduki jabatan di level-level strategis partai, organisasi kemasyarakatan, induk cabang olahraga, perusahaan, maupun institusi lainnya. Bila kondisi ini tetap terjadi, maka pilihan memperkuat dengan kehadiran wakil menteri menjadi mendesak sebagaimana rasionalisasi yang dilakukan oleh Presiden SBY. Namun, harus diingat, jumlahnya harus dibatasi dan terbatas, karena akomodasi ini memang dilakukan, dengan alasan utama memperkuat posisi tawar pemerintah di parlemen.

Ketujuh, melanjutkan atau menghadirkan instrumen kelembagaan seperti UKP4, yang secara teratur mengevaluasi kinerja kementrian. Evaluasi yang dilakukan bukan sebatas di internal kabinet (baca: terkait capaian yang sudah dan belum dilakukan), namun, juga melibatkan publik secara keseluruhan, agar publik sebagai obyek dapat pula memastikan nasibnya ke depan lebih baik. Di luar wewenang, bahwa penunjukan dan pemberhentian menteri adalah hak preogatif presiden.

Kepemimpinan Transformasional
Pembelajaran terbesar dari pemerintahan Presiden Yudhoyono selama 10 tahun ini adalah bagaimana membangun kompromi, sehingga, stabilitas nasional dapat terus terjaga. Pilihan sikap ini tak lain disebabkan desain presidensial yang digabungkan dengan sistem multipartai sebagai sebuah kombinasi yang menuntut hadirnya selalu konsensus dan harmoni. Pada sisi yang lain, gaya kepempinan akomodatif Presiden SBY menjadi celah dan menguatkan hasrat mitra koalisi untuk semakin leluasa melakukan manuver-manuver politik. Pada titik inilah sistem presidensial beraroma parlemen rentan mengarah pada model kepemimpinan transaksional. Oleh karenanya, terpilihnya Jokowi-JK diharapkan dapat menutup potensi ini, dengan memperkuat kinerja para menteri dan mengubah gaya kepemimpinan presiden sebelumnya, dengan model kepemimpinan transformasional sebagaimana telah dipraktekkan keduanya saat dipercaya publik.

Kepemimpinan transformasional dapat menjadi solusi bila ditegakkan secara konsisten di tengah belum idealnya sistem politik dan ketatnya pertarungan politik para elit. Titik tekannya terdapat pada pengaruh ideal (keteladanan), motivasi yang menginspirasi (agar pengikut menjadi bagian dari visi), rangsangan intelektual (agar pengikut kreatif dan inovatif), dan pertimbangan yang diadaptasi (kemampuan mendengar dan mewujudkan keinginan pengikut) dari seorang pemimpin (Bass dan Avolio, 1994). Dan implemetasinya melalui blusukan, inspeksi mendadak (Sidak), gaya hidup sederhana, keputusan yang cepat dan tepat hingga ketegasan yang konsisten dapat membantu menyempurnakan segala kekurangan yang ada di negeri ini. Terima Kasih Presiden SBY, Selamat Bekerja Pak Jokowi!

(Dimuat dalam Kolom Suara Pembaruan, 16 September 2014: http://sp.beritasatu.com/pages/e-paper/2014/09/16/index.html#%2F11%2Fzoomed)

One thought on “Ihwal Kabinet Efektif

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s