Motif RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah

3154122_logokorantempo

Kontestasi Pilpres usai putusan MK yang memenangkan pasangan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih ternyata masih berlanjut. Bila sebelumnya domain persaingan berada di ranah eksekutif (KPU, Bawaslu, dan DKPP) dan yudikatif (MK), kini arena beralih ke ranah legislatif (parlemen). Melalui serangkaian manuver politik, Koalisi Merah-Putih berhasil untuk sementara merevisi MD3, kemudian mengusulkan pembentukan Pansus Pilpres, hingga yang paling aktual terkait pembahasan RUU Pilkada. Rencananya, Pilkada mulai dari tingkatan gubernur, wali kota, dan bupati akan dikembalikan melalui DPRD, sebagaimana lazim terjadi di masa Orde Baru. Dikembalikannya wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah menjadi langkah mundur bagi kemajuan dan perkembangan demokrasi di tanah air.

Pertama, aturan ini jelas menabrak konstitusi yang meniscayakan kedaulatan berada di tangan rakyat dengan mekanisme teknisnya melalui pemilihan umum secara langsung. Sekaligus menegaskan komitmen dan konsistensi publik untuk menguatkan sistem presidensil di tingkat nasional (DPR, DPD, Presiden-Wakil Presiden) dan lokal (DPRD, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati). Di sisi yang lain, rakyat kembali menjadi korban. Bila dulu menjadi korban kecurangan dari oknum kepala daerah melalui politik uang (money politics), kini hak politik publik turut teramputasi. Apalagi konteks ini menguat di tengah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai dan menguatnya pengaruh figur.

Kedua, pada saat yang bersamaan bila argumen aturan Pilkada langsung dianggap kurang efisien, hal ini menjadi tidak relevan, karena Pilkada akan dilakukan serentak secara periodik mulai tahun 2015, 2018, dan diproyeksikan secara keseluruhan pada 2020. Justru, sebaliknya, inefisiensi hadir ketika para calon kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada harus memastikan tiket kemenangan dahulu melalui berbagai cara (baca: money politics) dan berikutnya menjadi sapi perahan para oknum anggota-anggota DPRD ketika sudah terpilih.

Ketiga, semangat lahirnya UU Pilkada ini untuk meminimalisir dinasti politik dan memastikan hadirnya merit system. Figur seperti Joko Widodo (Gubernur DKI Jakarta), Basuki Purnama Tjahaja (Wakil Gubernur DKI Jakarta), Ridwan Kamil (Walikota Bandung), Bima Arya Sugiarto (Walikota Bogor), Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), Tri Rismaharini (Walikota Surabaya), dan sederet nama lainnya membuktikan, bahwa kemajuan sebuah wilayah, selain ditentukan soal dominasi (winner takes all), harus pula memenuhi aspek kompetensi dan integritas pribadi (track record), aspirasi publik, serta representasi politik.

Motif RUU Pilkada

Keempat, kerawanan sosial yang selama ini dikhawatirkan menjadi efek Pilkada langsung menjadi perdebatan, karena dalam prosesnya, penyelenggaran semakin membaik dan ini tak sebanding dengan efek yang bisa ditimbulkan dari terpilihnya seorang kepala daerah yang tak sesuai dengan track record, aspirasi publik, dan representasi politik. Jangan sampai, demi ongkos politik, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat menjadi taruhannya. Pada prinsipnya, memilih seorang figur pemimpin sama dengan partai, namun, menjadi persoalan di tengah tak berfungsinya partai di negeri ini. Sehingga, pertimbangan kualitas dan integritas seorang pemimpin akhirnya menjadi lebih utama dalam mengefektifkan jalannya pemerintahan.

Sulit untuk tidak mengaitkan, realitas politik dalam pembahasan RUU Pilkada dengan kontestasi pada Pilpres kemarin. Apalagi beberapa partai seperti Gerindra, Golkar, dan PAN yang sejak awal mengusung ide Pilkada langsung. Dan yang menarik, pemerintah sebagai pihak yang mengusulkan telah pula mengakomodasi mayoritas dukungan fraksi-fraksi (PDIP, Golkar, Hanura, PAN, Gerindra, dan PKS) yang menginginkan Pilkada langsung. Pada titik inilah, kekhawatiran sejumlah pihak bahwa RUU ini dijadikan alat untuk meningkatkan bargaining position politik partai-partai tertentu menjadi kontekstual.

Dalam kondisi seperti ini, akhirnya tak tertutup peluang Jalan Tengah sebagaimana berhasil dilakukan Golkar, saat mengajukan opsi formula Pasal 7 ayat 6a, terkait diskresi pada pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi jika harga rata-rata minyak mentah mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% dalam kurun waktu enam bulan pada tahun 2012 silam. Walaupun, sebaiknya pengesahan undang-undang ini ditunda, dengan tetap dimasukkan dalam prioritas Prolegnas 2014-2019. Hal ini diperlukan, agar seluruh skenario yang disampaikan oleh Koalisi Merah Putih plus Demokrat memiliki basis argumentasi yang kuat (baca: naskah akademik) saat menghendaki Pilkada tidak langsung.

Bila ini tetap dipaksakan untuk disahkan, menjadi rawan untuk kembali dibawa ke sidang MK, sebagaimana Revisi UU MD3 yang prosesnya sedang bergulir. Artinya keoposisian yang saat ini sedang dipraktekkan oleh Koalisi Merah Putih, perlu ditempatkan di atas kepentingan bangsa yang lebih luas, sehingga energi publik tak habis oleh ingar-bingar politik tanpa batas. Sampai pada fase ini, sebenarnya kondisi tersebut merupakan pertanda baik, bahwa demokrasi kita semakin terkonsolidasi, di mana ketika ia menjadi satu-satunya aturan main (the only game in town), dan ketika tak seorang pun membayangkan bertindak di luar sistem demokrasi, ketika kelompok yang kalah menggunakan aturan yang sama (demokrasi) untuk membalas kekalahannya (Prezeworski, 1991:26).

(Dimuat dikolom Koran TEMPO, 10 September 2014: https://www.tempo.co/read/kolom/2014/09/10/1628/Motif-RUU-Pemilihan-Umum-Kepala-Daerah)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s