Utak-Atik Koalisi

Suara Pembaruan

Berbeda dengan Sidang Paripurna pemilihan paket pimpinan DPR, Sidang Paripurna MPR kemarin (8/10) berlangsung tertib dan lancar. Di luar dugaan, kembali Koalisi Merah Putih (KMP) melalui Paket B (Zulkifli Hasan-Muhidin-EE. Mangindaan-Hidayat Nurwahid-Osman Sapta Odang) – memenangkan pertarungan atas Koalisi Indonesia Hebat (KIH) lewat Paket A (Osman Sapta Odang-Ahmad Basarah-Imam Nachrawi- Hasrul Azwar-Patrice Rio Capella) – dengan raihan 347 suara melawan 330 suara dan abstain 1 suara, sekaligus memastikan koalisi permanen bentukan Prabowo-Hatta ini menyapu bersih seluruh paket kursi pimpinan di DPR dan MPR. Realitas ini sebenarnya bertolak belakang dengan kondisi awal di mana setelah DPD RI dan PPP merapat ke KIH, mengemuka optimisme tinggi sebagai pemenang. Karena skema kursi Ketua MPR diberikan kepada Osman Sapta Odang (OSO-Anggota DPD) dan Hasrul Azwar (HZ-Ketua Fraksi PPP DPR RI) sebagai Wakil Ketua MPR merupakan jawaban atas kebutuhan koalisi yang dirancang KIH mempertimbangkan gerak KMP yang hanya memberikan DPD jatah sebagai Wakil Ketua MPR dan PPP malah tak mendapat jatah apapun.

Apa yang terjadi di pemilihan pimpinan MPR kemarin, meninggalkan beberapa catatan penting yang perlu dicermati, pertama, komunikasi politik yang dilakukan oleh KIH kurang efektif dalam mengakomodasi kepentingan mitra koalisi seperti DPD RI maupun PPP. Padahal jelas, gabungan suara keduanya secara solid dapat memenangkan suara KIH dan membuat parlemen menjadi lebih kompetitif. Sehingga, ke depan kebutuhan akan koalisi semakin penting untuk memuluskan program-program lanjutan pemerintah, minimal memastikan PPP bergabung ataupun anggota-anggota KMP lainnya bekerjasama secara adhoc. Apalagi Mengingat, Demokrat, PAN, Golkar, dan PKS merupakan aktor pemerintah yang sebelumnya mewarisi berbagai program selama 10 tahun terakhir ini.

Kebutuhan akan koalisi bagi Jokowi-JK ini terjadi sebagai akibat desain presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multipartai. Kombinasi ini terbukti sulit menghasilkan pemerintahan efektif karena melahirkan presiden minoritas dengan skema pemerintahan terbelah (Mainwaring and Shugart, 1997). Harus diakui bahwa dalam beberapa studi, relevansi garis kebijakan partai politik dan kebijakan pemerintah memang kecil (Ware, 1996) dan realitas ini diperkuat oleh hasil penelitian di 13 negara demokrasi multipartai, yang menjelaskan bahwa program partai yang dipromosikan sepanjang proses pemilu, berpengaruh terhadap pemerintahan koalisi tetapi tidak menjadi basis koalisi (Budge and Laver, 1992). Artinya ideologi atau platform, yang selama ini menjadi basis Parpol membangun kerjasama menjadi nomor berikutnya, demi memenuhi kebutuhan koalisi secara praksis.

Di luar itu semua, Jokowi-JK, membutuhkan tim negosiasi yang tangguh dan kreatif, baik di kabinet maupun secara informal, agar pemerintahan dapat berlangsung tanpa kendala. Hal ini diperlukan karena berkali-kali para politisi KIH gagal mengondisikan DPR dan MPR. jangan sampai, efek ini menjalar dan berakibat fatal bagi keberlangsungan kinerja eksekutif dalam mensejahterakan rakyat.

Kedua, figur OSO (sebagai hasil rekomendasi DPD) yang dimajukan sebagai Ketua MPR OLEH KIH, meredup di detik akhir setelah interupsi Benni K. Harman diterima oleh pimpinan sidang sementara agar menyampaikan visi-misi terlebih dahulu selama 5 menit. Ia akhirnya harus berhadap-hadapan dengan kecermerlangan Zulkifli Hasan (ZH) yang dimajukan oleh KMP. Pada sesi awal penyampaian visi-misi, terjadi blunder yang dilakukan OSO, dengan salah menyebut asal partai pimpinan sidang termuda sementara, yakni Ade Rizki Pratama dari Gerindra yang awalnya ia sebut berasal dari PKS serta konteks kata ‘rebut’ yang keluar dari lisannya dan ditafsir banyak pihak sebagai tanda haus kekuasaan. Sementara, sosok Zulkifli Hasan yang tenang dan penuh wibawa berhasil memikat pada peserta sidang dengan baik.

Ketiga, dengan terbelahnya pemerintahan dalam dua kekuatan besar, di eksekutif dikelola oleh KIH dan legislatif dikontrol oleh KMP, maka, diperlukan pihak ketiga yang solid ataupun langkah Politik Jalan Tengah. Hal ini bisa dilakukan mulai berdasarkan isu dari anggota koalisi kedua kubu, agar kebuntuan politik dapat dihindari (win-win solution) dan solusi kebangsaan tetap bisa diperoleh. Publik sebenarnya berharap banyak dengan kehadiran Demokrat yang sejak awal mendeklarasikan diri sebagai penyeimbang. Namun, dalam beberapa hal, justru posisi ini dimanfaatkan oleh Demokrat untuk meraup sejumlah kursi mulai dari Wakil Ketua DPR dan Wakil Ketua MPR serta melahirkan kebijakan tidak pro rakyat melalui UU Pilkada yang belakangan di respon dengan Perpu oleh Presiden SBY.

Keempat, setelah UU Pilkada, Tatib DPR RI, UU MD3, Pengisian Paket Pimpinan DPR dan Pengisian Paket Pimpinan MPR, Koalisi Merah Putih akan kembali diuji soliditasnya dalam dua agenda berikutnya, yakni pengisian kursi menteri di Kabinet Jokowi-JK maupun agenda suksesi yang akan berlangsung dibeberapa partai seperti PPP, Golkar, PAN, dan PKS. Perubahan peta koalisi akan sangat mungkin terjadi dalam fase-fase tersebut, mengingat koalisi dibentuk utamanya demi kursi semata.

Utak-Atik Koalisi

Dilema PPP
Problem akut faksionalisasi yang mencengkram tubuh PPP, menjadi alasan utama kenapa partai ini diragukan komitmennya. Karena, sewaktu-waktu, nakhoda partai dapat mengubah haluan secara ekstrim, walaupun selama bergabung di KMP dan sebelum pemilihan Paket Pimpinan MPR, PPP merupakan partai pertama yang mendukung Prabowo dan terbukti menjaga kebersamaannya melewati berbagai tahapan strategis politik negeri ini pasca Pilpres.

Pada bagian lain, peristiwa pengisian Paket Pimpinan MPR kemarin, menjatuhkan wibawa partai. Karena sampai pada detik terakhir, permintaaan PPP untuk diakomodasi tetap tak digubris sehingga tak memperoleh kursi apapun sebagai harga loyalitasnya bersama KMP. Dengan konteks tersebut, demi menjaga marwah partai, dan menghindari terulangnya kejadian serupa, PPP perlu mempertimbangkan ulang posisinya di KMP. Karena kursi yang diperoleh PPP dengan kehadiran Demokrat, sifatnya menjadi pelengkap. Selain itu, di level nasional, praktis kursi yang tersisa tinggal posisi menteri. Artinya, jangan sampai koalisi yang dibangun berakhir sia-sia, karena inkonsistensi PPP dengan jalan politiknya.

Pilihan bergabung dengan KIH menjadi strategis, selain secara politik dapat memproporsionalkan kekuatan politik yang hari ini hadir di DPR (check and balances), rinciannya, kekuatan KIH menjadi 44%, KMP 45%, dan Demokrat 11%. Secara publik, PPP dapat pula meningkatkan citranya bersama pemerintahan terpilih nanti, dengan duduknya beberapa kader-kader terbaiknya dalam posisi menteri. Akhirnya, apapun pilihan yang ditempuh oleh PPP, sudah seharusnya, manfaat untuk rakyat sebagai alasan utama mempertimbangkan ini semua, karena pilihan tersebut yang nantinya mebedakan PPP dengan partai yang lainnya.

(Dimuat dalam Kolom Koran Suara Pembaruan, 9 Oktober 2014: http://sp.beritasatu.com/pages/e-paper/2014/10/09/index.html#/10/)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s