“Terima Kasih Presiden SBY?”

Suara Pembaruan

Bapak SBY, Rakyat Indonesia mengucapkan TERIMA KASIH atas pembangunan selama sepuluh tahun (Sahabat Indonesia)

Selama dua periode atau 10 tahun memimpin negeri ini, ada begitu banyak kemajuan yang diraih oleh Presiden SBY. Salah satu yang paling fundamental adalah terkait stabilitas nasional yang kondusif, sehingga, mampu mendukung perbaikan makro ekonomi secara berkelanjutan. Namun, di luar itu, ada beberapa pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh Presiden SBY dan yang paling prinsip terkait hak politik rakyat yang bisa hilang bila Perpu Nomor 1 Tahun 2014 ditolak oleh DPR. Kedua konteks parakdos tersebut menjadi proporsional, namun, tak lagi relevan dengan kalimat bercetak miring di atas, yang merupakan petikan salah satu spanduk yang banyak terpasang di sekitar gedung parlemen jelang pergantian kepemimpinan nasional. Karena, harus bertaut dengan sebuah istilah dalam politik, perception much more important than fact. Politik adalah persepsi dan terkait erat dengan masalah kepercayaan dan legitimasi di mata publik.

Opini publik yang tidak ramah dalam beberapa waktu terakhir terhadap Presiden SBY bukan tanpa alasan. Penyebabnya tak lain dari sempat disahkannya UU Pilkada dan persepsi publik terhadap Presiden SBY sebagai figur penentu kelanjutan masa depan demokrasi di negeri ini terlanjur menguat, mengingat status beliau sebagai Ketua Umum, Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Pembina, sekaligus veto player penentu arah kursi DPR Fraksi Partai Demokrat. Apalagi sebelum Sidang Paripurna DPR beberapa waktu yang lalu, dengan berbagai kapasitasnya tersebut, SBY menggugah video melalui Youtube untuk mendukung Pilkada Langsung, walaupun dengan sejumlah syarat. Harapan publik yang begitu tinggi terhadap SBY, harus berakhir dengan antiklimaks, setelah Demokrat berbalik arah dengan tidak menggunakan hak politiknya (baca: Walk Out-WO).

Pada saat yang bersamaan, kondisi tersebut tidak terkomunikasikan pula dengan baik kepada publik. sehingga, publik mendapati, bahwa SBY mendukung langkah WO di Sidang Paripurna DPR beberapa waktu yang lalu. Padahal sikap tersebut, oleh Ketua Harian Demokrat, merupakan inisiatif Ketua Fraksi yang salah menerjemahkan. Dari realitas tersebut ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, (1) Bila memang instruksi dari SBY tetap Pilkada Langsung dengan 10 syarat perbaikan atau pilihan Pilkada Langsung tanpa syarat, maka, telah terjadi pembangkangan politik di internal demokrat dan hal ini harus disikapi dengan tegas (2) Jika Pilihan WO yang ditempuh oleh Demokrat diketahui SBY, maka, sebenarnya SBY ingin meningkatkan posisi tawar politiknya di hadapan kedua kubu koalisi setelah tidak lagi berkuasa dan terbukti dengan direbutnya posisi pimpinan DPR dan MPR (3) Ketika SBY membiarkan Ketua Fraksi untuk mengambil sikap WO, pilihan ini sebenarnya selain telah sesuai dengan sikap Demokrat karena tidak memihak salah satu kubu, namun, sedang menguji respon publik dalam menyikapi ini.

sby

Pilihan pertama sulit dipahami, karena sikap yang diambil Demokrat cukup strategis dan SBY sebagai veto player tak mungkin hanya membiarkan, karena hal ini sangat menentukan citra partai di masa-masa mendatang. Sementara, pilihan kedua menjadi realistis, mempertimbangkan Presiden SBY tak lagi berkuasa dan membutuhkan posisi aman untuk menjaga sejumlah kepentingannya. Dan sikap yang ketiga, akhirnya hanya efek pelengkap, karena publik yang semakin kritis kesal dengan sikap WO ini dan berikutnya tertuang dalan beragam bentuk ekspresi yang menjatuhkan citra SBY.
Setelah semuanya berlalu, kesan penyeimbang yang mengambang semakin jelas, karena tak ada tanda-tanda sanksi kepada Ketua Fraksi atau permohonan maaf SBY kepada rakyat atas langkah politik tersebut.
Andil SBY dan Demokrat.

Saat ini publik menantikan keseriusan SBY dan Demokrat dalam mengawal Perpu dan memastikannya dapat diterima oleh Koalisi Merah Putih (KMP). karena bila ditolak atau akhirnya dijadikan kembali sebagai bagian dari transaksi politik berikutnya di tingkatan lokal, maka kenyakinan publik bahwa Perpu ini sekedar alat pencitraan SBY di akhir masa jabatannya menjadi benar.

Sikap mendukung Pilkada Langsung dengan sejumlah syarat ini, untuk sementara waktu memperkuat posisi Demokrat sekaligus mempertegas pilihan politiknya sebagai kekuatan penyeimbang. Namun, bila ujungnya tak jelas, maka, secara elektoral Demokrat semakin melemah melanjutkan tren terdegradasinya kursi di DPR akibat berbagai kasus korupsi yang menjerat kader-kadernya. Pada titik inilah, momentum Politik Jalan Tengah yang diambil oleh SBY ini menjadi sebuah pilihan strategis dengan menimbang publik sebagai nalar utama setiap mengambil keputusan. Apalagi mengingat, kontestasi KMP dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) diprediksi semakin kompetitif. Ke depan, akan begitu banyak skema politik jalan tengah, sebagaimana pilihan sikap SBY dalam merespon problematika kebangsaan sekaligus menempuh solusi politik (win-win solution).

(Dimuat dalam Kolom Koran Suara Pembaruan, 20 Oktober 2014: http://sp.beritasatu.com/pages/e-paper/2014/10/20/index.html#/10/)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s