Memahami Kabinet Jokowi

Suara Pembaruan

Pengumuman menteri yang telah dilakukan oleh Jokowi-JK mengundang berbagai pertanyaan, kejutan, dan perhatian banyak pihak. Hal ini salah satunya disebabkan oleh tingginya harapan yang disematkan publik terhadap pemerintahan baru ini agar segera merealisasikan janji-janjinya. Namun, di luar cerita tersebut ada beberapa hal menarik yang dapat dicermati, karena dilantiknya kabinet ini turut mengakomodasi aspirasi berbagai kalangan dan relevan dengan dinamika kondisi kebangsaan saat ini.

Pertama, tarik-ulur yang mengemuka selama penyusunan kabinet. Bila selama ini seleksi menteri didominasi oleh pertimbangan akomodasi politik, kini hal tersebut perlahan bergeser masuk ke ranah hukum dengan terlibatnya KPK dan PPATK. Kehadiran dua lembaga state auxilary agencies ini, menjadi pertanda bahwa presiden meletakkan syarat integritas (baca: pasal 22) yang termaktub dalam UU. No. 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara, secara serius, demi menjaga kehormatan kabinetnya. Bersamaan dengan hal itu, larangan rangkap jabatan yang tegas diungkapkan sejak awal pembentukan kabinet perlu diapresiasi dan komitmen ini bukti bahwa para menteri di Kabinet Kerja siap bekerja profesional. Perdebatan kemudian muncul menggugat kata dan makna profesional, karena saat terpilih, beberapa nama yang dimaksud ternyata bukanlah orang terbaik di bidangnya. Mereka terpilih lagi-lagi disebabkan faktor personal-emosional veto player mitra koalisi yang sejak lama terbangun. Kapasitas pengetahuan, pengalaman yang mumpuni, rekam-jejak kepemimpinan hingga faktor kesehatan akhirnya tak lagi jadi pertimbangan utama. Di titik inilah, publik perlu membantu pemerintahan baru dengan mengawalnya secara konsisten, agar semua menteri pada tahap selanjutnya, dapat dimintai pertanggungjawabkan secara etis maupun yuridis.

Kedua, kehadiran Menko Kemaritiman dalam arsitektur kabinet Jokowi-JK menegaskan perbedaan mendasar dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang hanya menempatkan bidang ini dalam sebuah kementrian serta memastikan bahwa Indonesia sebagai poros maritim dunia bukan lagi sekedar wacana. Di luar itu, perubahan nomenklatur kementrian, baik dipisah, digabung, dan ditambah, untuk menuntaskan beberapa problem kontemporer yang semakin kompleks, sehingga, pemerintah dapat lebih sistematis dan terukur dalam menghadirkan solusi.

Ketiga, pemberian nama Kabinet Kerja oleh Jokowi-JK mengembalikan memori historik publik di masa Demokrasi Terpimpin, di mana pada masa itu, Sukarno juga membentuk Kabinet Kerja (1959-1964). Walaupun, di saat yang bersamaan, Kerja di sini sinergis dengan keinginan Jokowi agar tim kabinet dapat optimal bekerja untuk menjawab harapan rakyat yang tinggi. Namun, politik menyoal persepsi, identitas Jokowi sebagai Kader PDIP lebih kuat dibandingan orientasi kerja yang ingin dilakukan. Karena jarak kejadian tak berselang jauh, sehingga kesimpulannya, Jokowi sedang melanjutkan langkah politik simbolnya melalui simbol politik lewat kata, tanda, dan makna. Baju kotak-kotak, Gedung Juang 45, Pelabuhan Sunda Kelapa, kemeja putih, batik, dan lainnya merupakan rangkaian simbol-simbol politik yang dihadirkan, sehingga terbingkai sebuah fakta bahwa Jokowi nyaman melakukan politik simbol. Politik simbol ini penting untuk mengingatkan publik tentang jati diri bangsa di satu sisi dan di sisi yang lain, Jokowi ingin menegaskan dirinya sebagai seorang Sukarnois sejati yang ingin kebesaran bangsa sekaligus eksistensi dirinya diakui oleh semua. Namun, bila tidak hati-hati, Jokowi bisa terjebak dalam laku pencitraan, yang seolah-olah ia masih merasa dalam masa kampanye Pilpres.

Keempat, rentang usia anggota Kabinet Kerja berada di antara 41 tahun (1973) untuk menteri termuda atas nama Puan Maharani dan Nila Moelok sebagai menteri tertua dengan usia 65 tahun (1949). Bila mengambil takaran usia dewasa, yakni 17 tahun, Puan berada di masa keemasaan Orde Baru pada tahun 1990 dan Nila di penghujung akhir Orde Lama pada tahun 1966. Artinya, secara keseluruhan menteri-menteri yang berada dalam Kabinet Kerja merasakan semua kinerja pemerintahan sejak masa Presiden Sukarno hingga Presiden SBY. Sehingga, NawaCita yang dijanjikan oleh Jokowi-JK selama masa kampanye sudah seharusnya dapat terwujud utuh sebagai sintesis kebaikan dari pemerintahan yang pernah ada sebelumnya.

SP

Kelima, latarbelakang profesi para menteri di Kabinet Kerja ini didominasi oleh kalangan akademisi atau intelektual, walaupun basis aktivitas berikutnya berkarir di partai, institusi pemerintahan, dan swasta. Realitas ini sebenarnya cukup riskan, karena akademisi yang saat ini duduk sebagai menteri dituntut harus memiliki kemampuan komunikasi, lobi, dan negosiasi politik yang baik. Dan ini paradoks dengan interaksi dan intensitas para akademisi yang bekerja dengan ritme terukur dan teratur. Hal ini perlu dipahami, mengingat ketatnya pertarungan politik antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR setelah Pemilu usai.

Keenam, munculnya nama Lukman Hakim Saifuddin sebagai menteri agama, menjadi sinyal kuat telah bergabungnya kubu PPP ke dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Realitas ini tentu menyambung apa yang terjadi dalam pemilihan paket pimpinan MPR beberapa waktu yang lalu di mana PPP bergabung dengan KIH. Dengan konteks tersebut, otomatis, peta politik di parlemen tetap sama, namun, semakin kompetitif di angka 44% kursi KIH, Demokrat 11% kursi dengan posisi sebagai penyeimbang, dan Koalisi Merah Putih (KMP) 45%. Di titik ini, peran Demokrat yang populis dinantikan oleh publik karena dapat menjadi solusi (win-win solution) sekaligus memecah kebuntuan politik (deadlock democracy).

Ketujuh, kehadiran para menteri perempuan yang mengisi kabinet kerja sebanyak 8 orang menjadi kabar gembira, karena secara kuantitas ini merupakan jumlah terbanyak dalam sejarah terbentuknya sebuah kabinet selama republik ini berdiri. Dan sudah seharusnya, kuantitas tersebut linear dengan kualitas yang bisa diberikan, karena publik hanya melihat hasil dari kinerja yang telah dilakukan.

Evaluasi kinerja para menteri ini akhirnya menjadi penting untuk dilakukan, sebagai ujung dari gebrakan selama 100 hari pertama dan kinerja selama setahun. Indikator keberhasilan maupun ukuran kegagalan para menteri perlu dipersiapkan dengan melibatkan institusi kepresidenan sebagaimana di masa Presiden SBY hadir UKP4 atau lebih maju dari itu dengan melibatkan publik melalui survei atau laporan obyektif lainnya, sehingga saat ditindaklanjuti dapat segera mengganti menteri (reshuffle). Euforia yang mengemuka di awal pemerintahan Jokowi-JK kemarin, idealnya dapat dirasakan kembali, tepat pada 20 Oktober 2015. Karena pada masa itu, rakyat telah merasakan manfaat besar dari setahun Kabinet Kerja yang telah bekerja. Semoga!

(Dimuat dalam Kolom Koran Suara Pembaruan, 31 Oktober 2014 : http://sp.beritasatu.com/pages/e-paper/2014/10/31/index.html#/11/zoomed)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s