Menyatukan DPR

3154122_logokorantempo

…bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan….”.

Petikan sumpah/janji Anggota DPR di atas kini nyata bersanding dengan pertunjukan politik DPR yang terus berlanjut. Bak sebuah film, episode “DPR Tandingan” merupakan babak baru dari pertarungan tak berkesudahan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Bukannya menghibur dan memberikan pendidikan politik yang baik kepada publik, tontotan ini justru menunjukkan wajah asli para wakil rakyat ini. Secara terang, publik menyaksikan atraksi membalik meja, ekspresi emosi yang berlebihan, hasrat haus kekuasaan dan tudingan miring lainnya yang mengikuti perilaku anggota DPR yang baru terpilih pada periode 2014-2019.

Di sisi yang lain, optimisme awal publik sebenarnya sempat terbit terhadap 318 orang atau 57% wajah baru yang menghiasi DPR. Namun, kuantitas jumlah ini, lebih banyak diwarnai oleh kualitas 43% Anggota DPR yang mengatur jalannya skenario politik di panggung DPR. Setelah pelantikan, berturut-turut dinamika koalisi antara KIH dan KMP gagal dikelola hingga akhirnya berujung pada pertikaian politik yang semakin tak terhindarkan. Hal ini tak lain disebabkan dari pembagian jatah pimpinan komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang kembali disapu bersih oleh KMP sebagaimana terjadi pada saat pemilihan paket pimpinan DPR dan MPR tanpa mempertimbangkan aspek proporsionalitas suara yang telah diperoleh pada Pemilu kemarin.

Proporsionalitas sebenarnya sudah terjadi, namun sifatnya eksklusif di kubu KMP yang membagi rata AKD ataupun sebaliknya saat KIH membuat DPR tandingan dengan mitra koalisinya. Di titik inilah, keprihatinan banyak pihak mengemuka karena bila dibiarkan berlarut-larut dapat menjatuhkan wibawa DPR di hadapan publik yang selama ini cukup lama ternoda oleh kinerja yang kurang optimal. Di balik kehadiran DPR tandingan ini sebenarnya terdapat beberapa fakta politik atau dalam bahasa Goffman panggung belakang (backstage) walaupun dalam beberapa waktu terakhir elit di dua kubu intens melakukan silaturahim politik (front stage) untuk mencairkan suasana, pertama, KIH di DPR masih terlalu kaku dengan gaya dan komunikasi politiknya. Sehingga kebuntuan politik (deadlock democracy) semakin kompleks.

Kedua, politik balas dendam yang dipertontonkan oleh KMP di tingkat legislatif masih terus terjadi dan hanya fokus pada persoalan menguasai kursi dan posisi. Padahal ada yang lebih mendasar dari hal itu semua, bagaimana akomodasi politik dapat terealisasi dan publik yang diwakili tidak terluka oleh pertarungan politik yang terjadi.

10679657_10152915894704095_4827994960041446015_o

Ketiga, peran Demokrat sebagai penyeimbang menjadi tak terlihat dan perlu digugat, karena belum memberikan kontribusi apapun. Malah pada saat yang bersamaan, partai berlambang mercy ini menggusur di detik-detik akhir posisi PPP, sehingga memperoleh posisi Wakil Ketua DPR dan Wakil Ketua MPR.

Akhiri Konflik
Polemik ini semakin kompleks, karena masing-masing pihak tak menunjukkan itikad baik untuk mencari solusi terbaik bersama (win-win solution). Sampai pada konteks ini, maka sudah seharusnya beberapa pihak terkait turun tangan untuk menyelesaikan polemik ini. Karena, bila tidak, citra DPR di mata publik semakin terpuruk dan pada titik tertentu, lembaga ini akan digugat legitimasinya oleh rakyat.

Pertama, akar masalahnya muncul dari dualisme kepengurusan PPP. Sehingga, saling klaim antara KIH dan KMP untuk menjadi mayoritas mengemuka. Artinya, sampai ada keputusan tetap dari PTUN, maka dasar dari pendapat kedua kubu menjadi terbantahkan, sehingga, tak satu pun kubu berhak mengklaim memiliki alat kelengkapan dewan yang sah. Di titik inilah, peran Kyai Maimun Zubair (Mbah Moen) untuk menghadirkan islah PPP harus terus didorong sehingga polemik ini dapat segera disudahi.

Kedua, pimpinan DPR dan MPR, sudah seharusnya lebih aktif membuka komunikasi politik untuk mencari titik temu dari perseteruan antara KIH dan KMP, bukan malah masuk ke dalam konflik. Hal ini penting karena setelah terpilih, para pimpinan ini bukan lagi mengayomi partai atau kelompoknya, namun, berdiri di atas kepentingan semua, utamanya rakyat Indonesia.

Ketiga, sistem presidensial-multipartai yang berjalan negeri ini tetap bisa dirasakan manfaatnya karena bergulirnya informal politics. Politik informal ini merupakan aktivitas politik yang efek dan subtansinya lebih kuat dibanding kegiatan politik prosedural-normatif yang biasanya terlaksana di Senayan dan Istana. Bentuknya mulai dari lobi dan negosiasi di Teuku Umar, Cikeas, Hambalang, Hotel Sultan dan berbagai tempat lainnya sebagai basis eksisnya para veto player di masing-masing partai. Karena, mereka-lah sebenarnya yang lebih menentukan arah politik dan masa depan negeri ini. Di saat yang bersmaan, Presiden Jokowi dapat pula berpartisipasi lebih dengan menggelar juga serangkaian pertemuan-pertemuan yang mempertemukan kedua kubu untuk mencari solusi terbaik dari realitas politik ini, daripada harus menerbitkan Perpu untuk menjaga netralitas eksekutif di sisi lainnya.

Sampai pada titik ini, akan muncul sebuah pertanyaan krusial, apakah prinsip kebersamaan, kebijaksanaan, dan musyawarah mufakat masih ada dalam politik Indonesia?

(Dimuat dalam Kolom Koran TEMPO, 5 November 2014; http://koran.tempo.co/konten/2014/11/05/356140/Menyatukan-DPR)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s