Panas-Dingin Munas Beringin

Suara Pembaruan

Percepatan agenda Munas menjadi 30 November 2014, menyisakan pertanyaan tersendiri bagi publik. karena sebelumnya, telah disepakati melalui rapat pleno bersama para Caketum dan Pengurus DPP, bahwa Munas sejatinya akan digelar pada bulan Januari 2015. Persepsi tentang Munas yang mengemuka jadinya lebih dominan adalah hasrat kuasa penuh rekayasa ketimbang suksesi yang beraspirasi. Mengingat waktu yang dimiliki oleh para Caketum lainnya untuk berkampanye begitu pendek, sehingga dikhawatirkan menguntungkan incumbent.

Pada bagian lain, politik hari ini makin mempersonal (personalizing politics), seperti pengamatan Caprara dan Zimbardo (2004). Maksudnya, faktor-faktor personal baik dari calon yang dipilih dan juga karakteristik personal pemilih jadi faktor yang lebih dipertimbangkan daripada variabel sosiologis, demografis, dan ideologis. Dalam konteks partai di Indonesia, kenyataan tersebut relevan ketika sembilan (9) partai di luar Golkar dijadikan rujukannya, karena semua dikuasai oleh seorang figur ketua umum atau ketua dewan pembina (baca: veto player).

Dua kondisi di atas, mulai dinamika jelang Munas maupun realitas kepartaian tadi, seharusnya memberi masukan (sintesis) kepada pemilik suara pada Munas Golkar, DPP (1), DPD Provinsi (34), Ormas Golkar (10), dan DPD Kabupaten/Kota (525) dalam memilih ketua umum yang baru sekaligus menjadikan Golkar lebih baik. Jangan sampai, ungkapan Pemper (1990) terjadi, di mana partai dijadikan alat untuk memuaskan ambisi elit yang dikemas dalam mayoritas tunggal tanpa kontrol.

Selama ini Golkar dijadikan referensi politik disebabkan pengalaman panjang yang dimiliki, didukung infrastruktur kepartaian yang solid serta dijalankan oleh kader-kader yang berkualitas. Namun, kedua modal ini, gagal bersinergi, sehingga, yang muncul kembali hanya figur, sebagaimana realitas politik sekarang, Golkar kalah di Pileg dan calon yang diusung, yakni, Aburizal Bakrie (ARB) tidak mampu menjadi Capres-Cawapres, sementara, setelah Pemilu, Golkar akhirnya mampu menempatkan kader-kader terbaiknya berada dalam pos-pos strategis kekuasaan, baik dalam Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai Ketua DPR (Setya Novanto) dan Wakil Ketua MPR (Mahyuddin), maupun di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai Wakil Presiden (Jusuf Kalla).

Modal yang telah dimiliki Golkar ini, sayangnya gagal dikelola kembali, sehingga yang terlihat, partai kurang efektif memberikan manfaat dan lebih sering terjebak dalam kepentingan-kepentingan praktis, sempit, dan jangka pendek dibanding memperjuangkan realisasi Visi Negara Kesejahtera; Indonesia 2045.

Dinamika Munas

Sudah seharusnya, momentum pergantian ketua umum esok dapat membuka harapan, agar partai berlambang beringin ini dapat mengubah citra partai yang sebelumnya identik dengan beban masa lalu, kekalahan, dan pragmatisme berubah menjadi Golkar Baru yang mengedepankan integritas, kegemilangan, dan idealisme. Hal ini penting dan perlu direalisasikan demi meraih kemenangan pada Pemilu 2019 melalui jangkauan ke pasar pemilih mula atau generasi millenium (Gen Y) yang berorientasi perubahan.

1554443_1537150279878039_6933996048599762656_n(1)

Harus diakui roda kepemimpinan Golkar saat ini lupa dengan zaman yang bergerak sehingga lebih fokus dengan eksistensi ketimbang esensi jalan politiknya. Padahal substansi kehadiran Golkar adalah kekuatan politik alternatif, tetapi berorientasi pada program (Tandjung, 2008). Artinya, Golongan yang berhimpun pada partai ini sudah seharusnya meletakkan kekaryaan yang dimaksud dalam basis kerja-kerja kontributif yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh publik.

Sampai dalam tahap ini pemetaan terhadap dinamika politik jelang Munas semakin menarik dicermati, selain muncul saat kebijakan kenaikan harga BBM dilakukan oleh pemerintah, konteks ini penting dipahami oleh publik karena menentukan masa depan stabilitas politik Indonesia.

Pertama, keinginan ARB maju sebagai bakal Caketum Golkar kembali menegaskan tentang satu hal, bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) harus tetap eksis. Paling tidak, selain memiliki tujuan luhur untuk menyeimbangkan pemerintahan (checks and balances), KMP dapat meningkatkan posisi tawar ARB di satu sisi setelah gagal memenangkan Golkar dalam Pileg dan menjadi Capres-Cawapres dalam Pilpres. Dan pada bagian lain, sikap oposisi yang diambil oleh Golkar ini menjadi sejarah baru yang menabrak pakem, karena partai ini selalu berada di kursi kekuasaan. Sekaligus mencatatkan ARB sebagai Ketum tertua di negeri ini yang kembali terpilih menjadi Ketum dua periode berturut-turut di Golkar.

Kedua, menghadapi Munas mendatang, peta politik dari kekuatan masing-masing Caketum menarik disimak, karena, saling klaim dukungan terjadi. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa incumbent masih memegang simpul kekuatan di tubuh partai beringin. Ini dapat dilihat dari keberhasilan ARB mendorong percepatan Munas dengan dukungan yang diberikan oleh mayoritas DPD-DPD Provinsi dan organisasi sayap Golkar. Oleh karenanya, tujuh Caketum yang berniat maju, sudah seharusnya lebih realistis dengan mulai menyatukan diri dan menjadi satu kekuatan daripada terpecah-pecah seperti sekarang bila ingin mengalahkan incumbent. Penyatuan kekuatan ini bisa berakhir dengan menunjuk dua orang kandidat, sehingga, skema orang ketiga (alternatif) dapat menjadi win-win solution, ketika dua kandidat utama saling berhadap-hadapan.

Ketiga, belum tampak intervensi Jusuf Kalla (JK) jelang digelarnya Munas secara dominan. Mengingat, kebutuhan JK terhadap Golkar sangat tinggi bila melihat posisi beliau sebagai Wapres saat ini. Keberhasilan JK mengondisikan Golkar dan berbalik mendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) setidaknya menaikkan posisi tawar JK di depan para mitra koalisi karena membantu Jokowi mempercepat kondusifnya stabilitas politik nasional sekaligus terkait langsung dengan kemudahan proses politik di parlemen dalam pengawasan, pembuatan kebijakan serta penganggaran.

Keempat, sebagai penentu bandul politik Golkar ke depan, arah suara para pengurus sekitar 525 suara DPD Kota/Kab masih belum jelas. Sehingga, peluang politik bagi tujuh Caketum masih terbuka walaupun tenggat waktu yang dimiliki cukup mepet untuk melakukan kampanye. Dalam konteks inilah kesadaran para pengurus untuk beranjak menatap masa depan hadirnya Golkar Baru diuji. Karena tak mungkin perubahan terjadi, bila cara mengelola potensi dan tantangan zaman tak berubah dan ini bisa dimulai dari memilih pemimpin yang tepat.
Kejayaan Golkar hanya tercapai dengan kemandirian dan bukan bergantung dari ketua umum atau elitenya semata. Namun, bagaimana sinergi keduanya terjadi dan itu hanya bisa terealisasi ketika suara rakyat yang dimaksud sebagai suara Golkar di Munas nanti, didengar bukan dibayar. Karena mereka lebih obyektif menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental, seperti, mengapa beringin tak lagi rimbun meneduhi mereka? Dan kapan padi menguning ketika Golkar tak lagi bekerja di sawah?

(Dimuat dalam Kolom Suara Pembaruan, 27 November 2014; http://sp.beritasatu.com/pages/e-paper/2014/11/27/index.html#/10/zoomed)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s