Untuk Golkar Baru

Suara Pembaruan

Di tengah naik turun tensi politik parlemen antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP), dinamika internal Golkar kembali memanas jelang Munas yang salah satu agendanya memilih ketua umum baru. Apalagi konteks tersebut dengan rencana majunya Aburizal Bakrie (ARB) dan ditambahnya syarat untuk maju menjadi Calon Ketua Umum (Caketum) dengan dukungan minimal 10 DPD Provinsi dan 30% dari DPD Kota/Kab. Bila skema ini tidak berubah dan para Caketum tak mengubah strategi politiknya, otomatis, ARB akan mencetak sejarah baru dengan terpilih kembali untuk kedua kalinya sebagai ketua umum.

Di luar kontestasi ini, rilis Survei Poltracking yang melibatkan para pakar dan pembuat Opini publik terkait regenerasi dan suksesi kepemimpinan Partai Golkar beberapa waktu yang lalu (13/11), menarik untuk dicermati hasilnya. Karena dapat menjadi masukan penting, baik bagi ARB maupun Caketum lainnya, pertama, agenda prioritas dalam pelembagaan partai politik di negeri ini, terletak pada dua hal, yakni akuntabilitas dan transparansi partai (34.85%) serta regenerasi kepemimpinan partai (31.82%). Kedua agenda ini penting diingat, karena untuk mencegah terjadinya korupsi politik secara berulang sekaligus memastikan hadirnya proses suksesi yang demokratis, partisipatif, dan emansipatorik.

Kedua, pentingnya integritas dan rekam jejak (39.23%) bagi seorang pemimpin partai politik mengingat begitu banyaknya kasus hukum yang menjerat kader-kader partai dan dalam konteks Golkar, aspek integritas ini malah sangat dibutuhkan (53%) untuk menjawab keraguan publik atas kepemimpinan sebelumnya yang begitu terbebani masa lalu.

Ketiga, dari sisi latarbelakang kepemimpinan, Golkar di masa mendatang lebih tepat dipimpin oleh kalangan profesional (31.54%) dan aktivis (29.23%). Hal ini tentu relevan dengan problem mendasar Golkar yang saat ini terlalu bergantung pada sosok ketua umum untuk menghidupi partai. Padahal, Golkar sebagai partai terbesar di negeri ini, di satu sisi memiliki infrastruktur partai yang kuat karena bangunan sistem yang sudah terbentuk sejak Orde Baru berkuasa dan di saat yang bersamaan, didukung oleh figur-figur yang berkualitas., sebagaimana publik bisa melihat saat kader-kader Golkar mampu menduduki pos-pos strategis di Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai Ketua DPR (Setya Novanto) dan Wakil Ketua MPR (Mahyuddin), maupun di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai Wakil Presiden (Jusuf Kalla). Sayangnya, modal ini gagal dikelola, sehingga terlihat partai kurang efektif memberikan manfaat bagi publik karena sering terjebak dalam kepentingan-kepentingan politik jangka pendek.

Keempat, terkait usia ideal bagi ketua umum Golkar ke depan, para pakar dan pembuat opini publik sepakat, bahwa di rentang usia 46-55 tahun (68%), estafet tampuk kekuasaan layak diberikan kepada figur yang mampu memenuhi kriteria. Hal ini diharapkan dapat memperluas ruang lingkup massa dan suara Golkar di tahun 2019, yang sebelumnya hanya mengakomodasi generasi Orde Baru. Dengan pergantian ketua umum, Golkar lebih berpeluang menjangkau generasi Reformasi atau pemilih mula/muda, yang memiliki karakter terbuka, egaliter, kritis, dan kreatif. Selama ini, Golkar terlalu fokus dengan eksistensi ketimbang esensi jalan politiknya. Padahal substansi kehadiran Golkar adalah kekuatan politik alternatif, yang tidak berdasarkan ideologi, tetapi berorientasi pada program (Tandjung, 2008).

Kelima, di luar dugaan, Aburizal Bakrie (ARB) terpental dari posisi tiga (3) besar dan berturut-turut posisi ini diraih oleh Priyo Budi Santoso (PBS), Hajriyanto Y Thohari (HYT), dan Agung Laksono (AL). Realitas ini tak bisa dimungkiri banyak dipengaruhi dari turunnya kursi Golkar di DPR dan kegagalan ARB maju menjadi Capres, Cawapres hingga menteri utama.

Keenam, raihan rerata skor yang diperoleh oleh delapan (8) figur calon ketua umum (Caketum) Golkar, harus diakui begitu minimalis karena berada dalam rentang skor 6.51-4.98. bila standar ketercukupan (6.00) dijadikan ukuran, praktis hanya terdapat 3 tiga kader yang dapat memenuhinya, yakni; PBS (6.51), HYT (6.31), dan AL (6.03). Capaian ini tentu menegaskan tentang satu hal, bahwa kerja-kerja yang selama ini dilakukan oleh kader-kader Golkar, perlu diarahkan lebih produktif dan solutif bagi kemajuan bangsa. Apalgi mengingat, Golkar ingin mewujudkan negara kesejahteraan pada tahun 2045 atau lebih dikenal Visi Golkar 2045 bertepatan dengan 1 Abad Kemerdekaan Indonesia.

Ketujuh, selain temuan di atas, masih terdapat dua hasil menarik lainnya, yakni (1) figur yang paling layak direkomendasikan memimpin Golkar, yakni, Priyo Budi Santoso (19.05%), Agung Laksono (17.46), dan Hajriyanto Thohari (16.67%). Dan berikutnya (2) figur yang tidak layak direkomendasikan memimpin Golkar, hasilnya terdapat hanya nama Aburizal Bakrie (52.03%) yang memperoleh nilai tertinggi dan terpaut sangat jauh dari figur-figur lainnya. Fakta ini seharusnya dapat dijadikan masukan penting bagi internal Golkar khususnya ARB, agar lebih hati-hati melangkah, karena bila tidak, Golkar akan semakin terperosok ke dalam jurang kehancuran.

10676215_1532768610316206_8917478394912788761_n

Inisiatif JK
Kehadiran JK dalam proses suksesi sekaligus regenerasi Golkar akhirnya menjadi niscaya dalam konteks ini. Mengingat JK merupakan figur yang dapat menyatukan faksi-faksi yang terbentuk jelang pemilihan ketua umum. Selain itu, keberhasilan JK mengondisikan Golkar bermakna positif bagi banyak pihak. Pertama, bagi pemerintah, kehadiran Golkar dapat membuat proses politik di parlemen menjadi efektif karena gerbong Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menjadi mayoritas, bila tambahan 91 kursi atau 16.3% dimasukkan dalam raihan suara KIH yang sebelumnya hanya meraih 37% menjadi 53%. Di luar PPP, yang sampai sekarang masih mengalami gonjang-ganjing politik.

Kedua, bagi publik, kondisi ini diharapkan meredam kekecewaan mereka terhadap pemerintah, khususnya kepada DPR, yang sampai hari ini masih sibuk menyelesaikan konflik daripada fokus bekerja. Karena, sebagai pemimpin Koalisi Merah Putih (KMP), perubahan sikap politik Golkar saat hadirnya ketua umum baru, dapat membawa angin segar bagi hadirnya solusi maupun percepatan proses rekonsiliasi seluruh elit negeri ini. Sampai pada tahap ini, esensi peran sebagai penyeimbang yang seringkali diwacanakan oleh Demokrat menjadi relevan diperankan oleh Golkar.

Ketiga, untuk JK, Golkar dapat menjadi alat efektif untuk kembali meningkatkan posisi tawarnya dihadapan KIH, karena majunya JK selama ini lebih disebabkan karena pengaruh figur ketimbang dukungan resmi sebuah partai. Keempat, di internal Golkar, kemunculan figur baru diharapkan dapat membangkitkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki, sehingga, partai berlambang beringin ini tidak lagi menggantungkan dirinya pada figur ketua umum, namun, lebih kepada sistem yang terkelola secara baik didukung kader-kader yang profesional.

Di luar itu semua, persatuan faksi di tubuh Golkar baik dari golongan muda maupun tokoh senior dalam menghadapi incumbent mutlak diperlukan, bila arahannya ingin menguasai kursi ketua umum. Karena bila masih terpecah atau terbagi dalam banyak kubu seperti sekarang, maka, kepastian aklamasi semakin sulit dihindari.

(Dimuat dalam Kolom Suara Pembaruan, 17 November 2014; http://sp.beritasatu.com/pages/e-paper/2014/11/18/index.html#/10/)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s