Pertaruhan Terakhir Aburizal Bakrie

KoranJakarta

JAKARTA – Musyawarah Nasional atau Munas Partai Golkar di Bali, yang dibuka Minggu (30/11) malam, menjadi pertaruhan terakhir Aburizal Bakrie atau ARB setelah gagal maju sebagai capres-cawapres dalam pemilihan presiden, Juli lalu. Karena itulah, ARB ngotot ingin kembali menakhodai Golkar sebab bila Beringin dipimpin bukan oleh dirinya atau orang yang tak berasal dari kubunya, ARB bakal kehilangan muka. Nilai jual politik ARB otomatis bakal hilang.

“Setidaknya, posisi Golkar sebagai Ketua Presidium Koalisi Merah Putih menjadi bukti bahwa ARB tak ingin kehilangan muka di hadapan koalisi pendukung Prabowo maupun koalisi pendukung Joko Widodo–Jusuf Kalla,” kata Agung Baskoro, peneliti dari Poltracking yang dimintai tanggapannya, tadi malam.

Sementara itu, anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, menilai pelaksanaan Munas Golkar di Bali catat hukum sebab banyak aturan partai yang dilanggar. Karena itu, dia meminta pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk tidak mengesahkan hasil Munas Golkar.

Dia mengatakan salah satu pelanggaran adalah Panitia Munas tidak pernah dibentuk dalam rapat DPP Partai Golkar, akan tetapi dibentuk sepihak oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie. Agun menegaskan dalam AD/ART tidak ada pengaturan yang menyebut bahwa hal itu merupakan hak prerogatif ketua umum.

Lebih lanjut, Agung Baskoro mengatakan ARB sangat berkepentingan memimpin Golkar, dan kepentingan ini terkait dengan posisi pribadi ARB karena secara politik ARB harus menguatkan posisinya agar bisnisnya yang terpuruk dapat terbantu dan kembali kondusif.

“Janji ARB untuk membesarkan Golkar pada periode kedua ketika nanti terpilih coba dia lunasi sebagai jawaban atas kegagalannya merealisasikannya pada periode pertama. Mulai soal bangun gedung, suara 30 persen, dan sebagainya. Ini yang membuat ARB ngotot. Hal ini penting demi menjawab keraguan konstituen yang sewaktu-waktu bisa beralih ke “Golkar lainnya” bila ARB gagal memastikan,” tutur Agung.

Sementara itu, politisi senior Partai Golkar, Hajriyanto Tohari, mengatakan secara pribadi dia tak mempersoalkan Munas Bali tetap digelar. Namun, sebagai kader Golkar, dia hanya mengingatkan saja bahwa Munas Partai Golkar yang mengabaikan semangat rekonsiliasi akan membuka peluang bagi perpecahan partai. Pasalnya, Munas Bali ini akan merangsang munas yang lainnya.

“Dan jika itu terjadi, maka perpecahan yang sekarang ini masih pada tingkat elite yang mudah direkonsiliasikan akan menjadi semakin rumit dan kompleks. Ya semuanya terserah pada mereka. Saya hanya memberikan warning saja kok,” katanya.

Kudeta Inkonstitusional

Dalam sambutan pembukaan munas di Bali, Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie, menyentil Presidium Penyelamat Partai yang dibentuk Agung Laksono dan Priyo Budi Santoso. Menurutnya, aksi yang dilakukan Agung cs itu sebagai kudeta yang jelas inkonstitusional atau melanggar aturan dasar partai itu.

ARB kemudian melanjutkan dengan pertanyaan retorisnya, “Ada kader yang melakukan aksi sepihak dengan membentuk presidium, apakah itu benar?” Hadirin serempak menjawab “tidak benar”, bahkan ada yang berteriak minta pembuat presidium itu dipecat.

“Cara yang mereka tempuh adalah sebuah kudeta yang bersifat inkonstitusional,” katanya.(har/ags/AR-3)

(link: http://www.koran-jakarta.com/?pg=berita_detail&berita_id=24838&menu_id=16)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s