Proyeksi Kerja Wakil Rakyat

Suara Pembaruan

Ciri khas dari sebuah masyarakat demokrasi di seluruh dunia adalah tidak populernya para legislator di mata publik dan kurangnya pemahaman masyarakat atas rumitnya tugas sebuah parlemen…
(Stephen Sherlock)

Ungkapan di atas menjadi relevan bila bertaut sementara dengan persepsi publik terhadap wajah DPR periode 2014-2019. Hal ini tak lain diperkuat dengan begitu dominannya konflik di DPR sebelum islah berhasil dirajut melalui revisi UU MD3 (5/12). Cerita para anggota dewan yang baru dilantik ini, sebenanya di awal diiringi optimisme, karena secara kuantitas, sebanyak 318 orang atau 57% merupakan wajah baru. Namun, jumlah ini, ternyata, lebih banyak diwarnai secara kualitatif oleh 43% Anggota DPR, yang intens mengatur jalannya skenario politik di panggung DPR. Hasilnya, dinamika politik di DPR begitu ketat terjadi antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang terbentuk selama Pilpres, berlanjut hingga saat ini di arena legislatif.

Pada bagian lain, Demokrat menetapkan diri sebagai kekuatan penyeimbang (non-blok), walaupun, dalam beberapa agenda krusial, posisi ini banyak dikritik publik setelah partai berlambang mercy ini, rmengambil langkah WO pada voting UU Pilkada demi memenangkan KMP dan meraih posisi sebagai Wakil Ketua DPR (Agus Hermanto) dan Wakil Ketua MPR (EE. Mangindaan). Di luar cerita ini semua, harus diakui, jelang akhir dan sambut tahun baru nanti, para anggota dewan periode 2014-2019 lebih banyak menghabiskan energinya untuk melakukan kerja-kerja politik (baca: lobi, negosiasi, dan membangun konsensus bersama) daripada menyusun rancangan kerja selama lima tahun (2014-2019) atau minimal setahun (2015), agar setelah reses, bisa langsung bekerja.

Menyongsong 2015

Respon DPR terhadap beberapa isu strategis seperti Kenaikan Harga BBM dan Perppu Pilkada dinantikan oleh publik pada awal tahun 2015 nanti. Karena, selama konflik DPR bergulir, praktis para anggota dewan bergerak secara sporadis tanpa mempertimbangkan skema kebijakan pemerintah khususnya di bidang energi secara keseluruhan. Sementara pada bagian lain, konstelasi politik setelah Munas Golkar Bali yang merekomendasikan untuk menolak Perppu Pilkada tak berjalan mulus. Karena selain diprotes kembali oleh publik, ternyata turut pula ditolak oleh anggota KMP setelah penentangan keras datang dari Demokrat, yang merasa dikhianati setelah kesepakatan yang dijalin dalam paket pemilihan pimpinan DPR dan MPR. Dengan kondisi ini, bisa dipastikan Perppu Pilkada minimal diterima atau secara optimal akan aklamasi.

Kerangka realitas politik di atas, sebenarnya dapat menggambarkan sketsa dinamika politik tahun 2015, yang relatif lebih dingin ketimbang tahun politik 2014. Salah satunya disebabkan melemahnya kekuatan KMP. Hal ini menjadi rasional, karena alasan utama kehadiran koalisi ini bukan karena ideologi atau kesamaan platform kerja. Namun, lebih disebabkan adanya kontestasi Pilpres atau pembagian kursi baik di palemen atau kepala daerah. Otomatis bila Perppu disahkan, maka, semen perekat untuk mempertahankan KMP menjadi hilang. Namun, politik menyoal berbagai kemungkinan, apapun bisa terjadi, sebagaimana, para anggota KMP yang tetap solid bertahan di luar pemerintahan saat pembagian kursi kabinet. Jika para anggota KMP sepakat tetap berhimpun, maka ini bisa menjadi awal dari berlangsungnya penyederhanakan sistem kepartaian di negeri ini.

Secara matematis, bila proporsi KIH, KMP, dan Demokrat (non blok) bertahan, maka kalkulasinya di parlemen cukup kompetitif, di mana Demokrat menguasai 11%, KIH dengan 44% (minus 6 anggota DPR Fraksi PPP kubu Djan Faridz yang mengajukan interpelasi BBM dan ditambah Golkar Kubu Agung Laksono (5 anggota DPR), dan sisanya KMP dengan 45%. Dalam posisi seperti ini, Demokrat menjadi pihak yang diuntungkan, karena dapat menentukan arah sebuah isu maupun kebijakan pemerintah. Di titik inilah, kemampuan lobi, kompromi, dan membangun konsensus (informal politics) di DPR menjadi penting, karena membuat pemerintahan presidensial-multipartai ekstrem yang bergulir, dapat berlangsung tetap efektif.

Proyeksi Kerja Wakil Rakyat

Agenda lainnya yang perlu disoroti oleh DPR secara keseluruhan terkait evaluasi 100 hari kinerja (28 Januari 2015) atau 1 tahun (20 Oktober 2015) NawaCita pemerintahan Jokowi-JK yang sebelumnya tak optimal dikawal diawal-awal bergulirnya pemerintahan akibat konflik. Karena, harapan rakyat yang begitu tinggi, selain harus diikuti kinerja yang optimal juga harus diimbangi dengan pengawasan yang kuat (checks and balances) agar tak ada lagi reduksi dan distorsi kebijakan sebagaimana terjadi di masa sebelumnya. Di luar konteks eksternal tersebut, DPR secara institusional perlu berbenah demi menjaga marwah lembaga. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi kesalahan berulang terkait pelaksanaan fungsi kedewanan dan produktivitasnya.

Pertama, pentingnya mempertimbangkan kemampuan DPR dalam mengesahkan UU dengan agenda politik yang mengikuti. Rasionalisasi ini penting agar tidak terulang lagi sorotan terhadap rendahnya kinerja dalam memenuhi Prolegnas bila publik mengukur dari segi kuantitas.

Kedua, perlunya seleksi dan rekrutmen terpusat tenaga ahli yang profesional sesuai dengan kebutuhan para anggota dewan dalam mengimbangi kinerja eksekutif. Di luar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mengundang para ahli. Hal ini perlu dilakukan, agar kualitas peran ddapat terjaga, sehingga, tak banyak lagi aturan yang di Judicial Review (JR) baik secara materiil maupun formil ke MA ataupun MK.

Ketiga, Memperbaiki pemahaman dan keahlian dasar anggota dewan. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan sistem jaringan yang menghubungkan anggota dengan lembaga-lembaga yang mempunyai pengawasan.

Keempat, memperkuat keterlibatan dewan dalam proses pengawasan, penganggaran dan legislasi sejak awal, sehingga, saat menindaklanjuti di akhir (berupa tindakan korektif, penghentian atau pembatalan, dan melanjutkan ke proses hukum) dapat menginstusionalisasi dalam sebuah lembaga pengawasan atau tim ad-hoc yang jelas.

Kelima, peningkatan peran kesetjenan agar fungsi litbang dan kehumasan dapat berlangsung aktual, interaktif, dan canggih, sehingga secara tidak langsung dapat memberi persepsi baru tentang DPR.

Keenam, perlunya mengoptimalkan dan memperkuat peranan Badan Kehormatan (BK) maupun Mahkamah Partai dalam menerapkan sanksi maupun sistem pencegahan dini (early warning system) melalui KPK, PPATK, Pers, dan lembaga lainnnya agar para anggota dewan bekerja optimal dan tidak tersangkut kasus hukum. Ujung dari semua langkah-langkah ini, muaranya hanya bisa dilakukan konsisten, bila para Pimpinan DPR dan Pimpinan Partai juga berkomitmen (political will) mengusung perbaikan, menegakkan aturan, dan dapat pula menjadi teladan.

(Dimuat di kolom Suara Pembaruan 2 Januari 2015 : http://sp.beritasatu.com/pages/e-paper/2015/01/02/index.html#/11/zoomed)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s