Tindakan Jokowi Sudah Tepat Menanggani Kisruh KPK dan Polri

Berita Satu[JAKARTA] Peneliti dari lembaga survei Poltracking Indonesia Agung Baskoro mengemukakan kehadiran tim 7 yang bersifat independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat di tengah kemarahan publik yang kecewa dengan respon Jokowi sebelumnya. Paling tidak, langkah ini dapat mengakomodasi kehendak publik yang menginginkan penegakan hukum yang tegas, jelas, dan tuntas.

Di sisi lain, langkah pembentukan tim itu menjadi tamparan keras bagi para elit yang menghendaki Budi Gunawan (BG) tetap dilantik sebagai Kapolri.

Selama 100 hari memimpin, publik mendapati hak preogatif dan komitmen Presiden Jokowi digerogoti oleh kepentingan politik koalisi serta direduksi oleh partai.

Pengerogotan dan reduksi seperti itu harus diperbaiki karena akan menciptakan distrust (ketidakpercayaan) publik.
Dia menegaskan publik sangat mengharapkan calon Kapolri baru pengganti BG. Bagi masyarakat luas, figur BG sudah tidak layak lagi menjadi Kapolri karena telah berstatus tersangka.

Dia berharap jika ada calon Kapolri baru maka harus lolos verifikasi dari KPK, PPATK, maupun institusi pengawasan-integritas lainnya. Hal itu agar tidak terulang seperti kasus BG yang diajukan sebagai calon tetapi langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Calon yang berintegritas juga sangat perlu supaya memiliki legitimasi yang kuat dalam masyarakat.

“Momentum konflik KPK-Polri ini dapat dijadikan titik balik bagi pemerintahan Jokowi agar fokus bekerja untuk rakyat. Jokowi sebagai presiden maupun kepala negara, sudah harus dapat menjelma menjadi pemimpin yang mengayomi semua bukan lagi bekerja sebagai petugas partainya,” kata Agung di Jakarta, Rabu (28/1).

Sementara pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji menilai apa yang dilakukan Jokowi sudah tunduk pada konstitusi dan sesuai kehendak rakyat yang tidak menghendaki adanya intervensi pemerintah atas kinerja penegakan hukum. Dalam persoalan yang terjadi,  Jokowi tidak mencampuri persoalan hukum dari pimpinan KPK Bambang Widjajanto (BW) maupun BG.

“Jangan sekali-kali ada keberpihakan Jokowi pada KPK atau Polri karena kedua lembaga penegak hukum harus independen dan lepas dari kekuatan politi. Keberpihakan presiden akan memberi kesan intervensi presiden terhadap persoalan hukum,” ujarnya.

Dia menegaskan polemik yang ada diselesaikan secara hukum dan tidak ada persoalan secara kelembagaan antara KPK dan Polri. Dengan demikian Presiden Jokowi tidak terjebak pada politisasi hukum.

“Yang terpenting agar Presiden tidak terjebak pada politisasi hukum dengan keberpihakan terhadap salah satu penegak hukum. Ini berbahaya,” tegasnya. [R-14/L-8]

(Link: http://sp.beritasatu.com/nasional/tindakan-jokowi-sudah-tepat-menanggani-kisruh-kpk-dan-polri/76299)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s