Setelah 100 Hari Jokowi-JK Bekerja

Suara Pembaruan

Menilai pemerintahan yang baru berhasil atau tidak masih terlalu dini. Namun, Tahun 2015, sepertinya akan menjadi tahun yang sangat menentukan bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Gonjang-ganjing politik pasca pemilu 2014 dipastikan tak berlanjut setelah proses islah di DPR berhasil dirajut. Tragisnya, kondisi politik yang kondusif ini, harus digerogoti dengan mengemukanya kembali konflik hukum secara terbuka antara KPK dan Polri, setelah BG yang berstatus calon tunggal Kapolri ditetapkan sebagai tersangka diikuti BW dan berturut-turut para Komisioner KPK dilaporkan ke Bareskrim oleh beberapa pihak terkait yang pernah berurusan dengan mereka di masa lalu.

Meledaknya konflik Cicak-Buaya Jilid III ini, selain berdampak pada citra personal Jokowi, juga dapat mengganggu stabilitas nasional. Terlihat jelas kegamangan Jokowi dan Parpol koalisi pendukung pemerintahan dalam menentukan sikap politik terkait konflik ini. Di satu sisi, walaupun BG tinggal dilantik setelah lolos seleksi di DPR, namun, tak bisa dimungkiri kasus dan status hukumnya perlu dipertimbangkan karena bila dilanjutkan, ini bisa menjadi preseden buruk bagi semangat pemberantasan korupsi di masa-masa mendatang. Apalagi pada bagian lain penghancuran terhadap KPK terjadi secara masif dari segala arah.

Pada bagian lain, Jokowi sebenarnya telah tersandera oleh dua dari tiga janji di awal yang ia sampaikan, yakni kabinet ramping dan koalisi politik tanpa syarat. Praktis, hanya larangan rangkap jabatan yang bisa dipenuhi, karena, kementrian yang terbentuk tetap berjumlah 34 dan di antara menteri yang direkrut, terdapat nama-nama yang kurang berkualitas. Kondisi ini akhirnya memunculkan empat permasalahan mendasar bagi Kabinet Kerja, pertama, gebrakan para menteri tak terjadi merata serta kebijakan yang dihasilkan kurang matang di tahapan implementasi. Beberapa contoh dari hal ini seperti pengesahan pengurus PPP versi Romahurmuzy, Kenaikan-penurunan Harga BBM, Kartu Sakti, hingga benturan wewenang terkait bantuan desa antara Kemendagri dengan Kementrian Desa.

Berbagai polemik ini timbul disebabkan para menteri masih bergerak dalam orientasi manajemen jangka pendek. Bila dibiarkan, hal ini akan semakin menambah kompleksitas masalah dan berikutnya dapat menjatuhkan legitimasi pemerintah. Di titik inilah sebenarnya peran Menteri Koordinator (Menko) sebagai fasilitator antar kementrian dan nonkementrian yang mendesain kebijakan secara terintegrasi dan menyeluruh dipertanyakan.
Kedua, sering terjadi kesalahpahaman antara Presiden dengan DPR. Hal ini bisa dibaca dalam dua aspek, (1) efek minimnya komunikasi politik antar elit yang terjalin di DPR antara KIH (yang mewakili pemerintah) dengan Demokrat (non-blok), dan KMP atau (2) ketidakmampuan Tim Kabinet Kerja Jokowi dalam melakukan lobi, negosiasi, dan membangun titik temu dengan para politisi Demokrat dan KMP

Ketiga, terlepas Tim 9 telah dibentuk untuk menangani konflik KPK-Polri, komitmen Jokowi-JK dalam NawaCita untuk mendorong tata kelola pemerintah yang bersih, belum diikuti ketegasan sikap, terhadap beberapa menteri yang belum juga menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dalam beberapa hal secara personal, para menteri ini perlu diingatkan pula soal etika, agar perilaku merokok di depan publik, lompat pagar saat Sidak, dan perilaku lainnya tak terulang kembali.

Keempat, Presiden Jokowi dan para pembantunya seolah masih menjadi kandidat presiden bersama tim pemenangan di musim pemilu dan publik hari ini mendapati intens melalui blusukan tanpa rencana tindaklanjut yang jelas, kebijakan strategis yang diputuskan terburu-buru, hingga pernyataan-pernyataan kontraproduktif yang awalnya bertujuan menarik simpati, justru memicu kontroversi. Dari empat permasalahan tersebut, bagaimana prospek kinerja pemerintahan setelah 100 hari? Apakah harapan rakyat yang begitu tinggi terhadap pemerintahan Jokowi dapat terpenuhi?

Setelah 100 Hari Jokowi-JK BekerjaEmpat Solusi

Untuk menjawab pertanyaan di atas, sementara ini bisa terwakili dari penampilan awal Jokowi dan para pembantunya dalam menciptakan kesan baru terhadap pemerintahan yang selama ini eksklusif dan penuh seremonial menjadi inklusif dan substantif didukung dengan semangat kerja, kecepatan bertindak, dan kesederhanaan perilaku. Namun, modal awal ini menjadi sia-sia, bila empat permasalahan pokok tersebut gagal diperbaiki. Setidaknya ada empat solusi yang perlu ditempuh untuk empat permasalahan di atas agar pemerintah ke depan dapat bekerja secara efektif.

Pertama, setelah UKP4 tak lagi bekerja, BPKP yang menggantikan peran ini perlu mengoptimalkan kinerja kementrian dengan parameter evaluasi yang terukur dan teratur (secara periodik). Agar bahan hasil dari aktivitas ini dapat dijadikan masukan, di luar pertimbangan yang juga diberikan Wantimpres kepada presiden, agar kualitas kerja para menterinya dapat dinilai holistik, sekaligus bila diperlukan dalam melakukan kocok-ulang kabinet (reshuffle). Selain itu, tak ada salahnya Jokowi melibatkan publik secara masif, untuk mengukur kinerja pemerintah dengan melibatkan lembaga survei kredibel.

Kedua, Presiden Jokowi agar lebih intensif melakukan komunikasi politik kepada DPR. Hal ini bisa dilakukan dengan lebih mengoptimalkan peran Jusuf Kalla atau Kepala Staf Kepresidenan dengan dukungan komposisi tim lobi gabungan yang solid dari segi pengalaman (baik dari politisi KIH maupun para tokoh senior lainnya). Sekaligus merekrut juru bicara presiden agar seluruh proses penyikapan sebuah masalah tidak simpang siur, karena, beberapa kali, baik presiden maupun para menteri melakukan blunder.

Ketiga, keterlibatan KPK, PPATK, maupun institusi pengawasan integritas lainnya di fase awal rekrutmen para menteri perlu dilanjutkan sepanjang pemerintahan, sehingga tak terulang di masa sebelumnya banyak menteri atau pejabat negara yang menjadi tersangka kasus hukum. Karena komitmen antikorupsi paling ideal bisa dibuktikan oleh Jokowi-JK dengan memastikan secara personal maupun institusional tim kerjanya bersih.

Keempat, tugas Jokowi sebagai presiden bukan hanya melunasi janji-janji politiknya selama kampanye, namun, juga bagaimana segera menyelesaikan warisan masalah yang belum sempat terselesaikan di periode sebelumnya. Sehingga, kerja yang dilakukan oleh Jokowi, bukan lagi sekedar dalam posisi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, namun, harus menjelma sebagai pemimpin yang dapat menggerakkan seluruh elemen bangsa. Karena kesan yang muncul selama ini, Jokowi dan para menterinya asyik membuat panggung politik sendiri dan bekerja tanpa koordinasi.

Di luar kerangka masalah-solusi di atas, publik sebenarnya menginginkan satu hal fundamental, bahwa hak pilih yang mereka berikan di bilik suara kemarin, tak hanya untuk demokrasi yang memuaskan imajinasi, namun, juga mampu membeli nasi!

(Link: http://sp.beritasatu.com/pages/e-paper/2015/01/29/index.html#/11/zoomed)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s